Waspadai Tuan Tanah Baru

PROGRAM perhutanan sosial harus ditangani dengan penuh kehati-hatian dan diawasi secara ketat agar tepat sasaran untuk menghindari kemungkinan kemunculan para tuan tanah baru.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto mengakui ada kesalahpahaman bahwa program hutan sosial hanya bagi-bagi lahan kepada masyarakat. "Program hutan sosial seluas 12,7 hektare bukan program bagi-bagi lahan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan masyarakat harus dibangun terlebih dahulu. Bila tidak, malah hanya akan menjadi ajang bagi-bagi lahan dan menciptakan tuan tanah baru," ujarnya. Dia juga mengkhawatirkan, jika tidak diawasai dengan ketat, masyarakat yang punya hak malah akhirnya menjadi pekerja. Hal itu yang harus dihindari.

Sampai hari ini, telah terbangun jaringan dengan masyarakat bernama kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Sebanyak 4.700 orang dari lembaga swadaya masyarakat bersiaga di lapangan setiap provinsi dan pelosok desa.

Semua bekerja untuk memastikan tidak ada free rider yang menjadi tuan tanah baru. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pelayanan secara daring. Untuk mempercepat pelayanan, relawan tersebut menggunakan geographic information system (GIS), yang memastikan titik koordinat dan mempercepat perizinan yang diberikan dirjen atas nama menteri.

Tahun lalu, Kementerian LHK mewacanakan memberikan izin atas 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat di sekitar kawasan hutan. Program tersebut bertujuan agar hutan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sekitar hutan, dengan sasaran 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan.

Sampai hari ini, beberapa daerah sudah melaksanakan program hutan sosial, di antaranya Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Tindak lanjut
Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Adat Masyhud mengakui masih ada pekerjaan yang tersisa terkait dengan penguatan kapasitas bisnis sosial dan perlindungan pengetahuan kearifan lokal. "Yang tidak kalah penting ialah kerja sama di antara berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Harus ada keterkaitan erat antara petani, pemerintah pusat, pemerintah lokal, industri, dan LSM," ujarnya.

Beberapa perguruan tinggi pun mulai dilibatkan dalam menyukseskan program itu. Salah satunya ialah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kali­mantan Selatan. Menurut Rektor ULM Sutarto Hadi, keterlibatan kampus dibutuhkan agar masyarakat bisa aktif mengelola hutan secara lestari dan ekonomis. Hutan di Nusantara, ujarnya, bisa menjadi perhutanan sosial berbasis agroforestry yang dapat mengembalikan fungsi hutan, keanekaragaman hayati, sekaligus membuka kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.(Ant/H-1)

fetry@mediaindonesia.com