Mewujudkan Karakter, Etos Kerja, dan Kemandirian Bangsa

HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap 20 Mei sebagai bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nilai-nilai itu direfleksikan saat ini untuk mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri, dan berkarakter di usianya yang ke 108 tahun.

Perayaan yang ditandai dengan kelahiran organisasi Boedi Oetomo pada 1908 itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bangsa Indonesia dalam berkiprah di berbagai bidang.

Hari Kebangkitan nasional memotivasi abdi negara, penegak hukum, anggota legislatif, kalangan dunia usaha, pelajar dan mahasiswa, para pekerja dan seluruh rakyat, mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Melalui gerakan nasional Revolusi Mental yang menjadi Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi aksi bersama rakyat dan pemerintah untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan bangsa dan negara. Hal itu penting untuk menghasilkan manusia yang memiliki etos kerja, berkarakter dan mandiri sehingga Indonesia dapat memenangi persaingan di era globalisasi ini.

Namun, hal itu tidaklah mudah. pasalnya, hingga 70 tahun merdeka, rakyat Indonesia belum sepenuhnya dapat menikmati akses komunikasi dan informasi yang memadai yang menjadi modal untuk berkompetisi. Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-70 RI menegaskan tekadnya untuk menyelesaikan tantangan tersebut.

Untuk itu, ia meminta para karyawan kementerian agar bekerja lebih keras, cerdas, dan terkoordinasi dengan berbagai instansi termasuk dengan peme rintah daerah terkait. Hal yang juga penting ialah menyi apkan empat program yang saling bersinkronisasi untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada.

Program pertama, yaitu percepatan realisasi pembangunan pita lebar (broadband) dengan implementasi 4G dan peningkatan efisiensi industri. “Lewat program ini, kami harap menjadi enabler bagi perubahan struktur ekonomi agar semakin besar efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudiatna pada peringatan HUT ke-70 RI di Kantor Kemenkominfo, tahun lalu.

Program kedua ialah peningkatan pelayanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan memfokuskan pada cyber security dan cyber governance serta pelaksanaan e-governance dan e-commerce.

Program ketiga, kebijakan percepatan migrasi penyiaran dari teknologi analog menuju digital guna meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan terbukanya peluang usaha baru pada bidang penyiaran.

Program keempat, peningkatan pengelolaan komunikasi publik melalui program government public relations (GPR). “Kami menegaskan keempat kelompok program utama tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari program prioritas pemba ngunan pemerintah secara menyeluruh, yaitu pembangunan di bidang pertanian, energi, kemaritiman, pariwisata, infrastruktur, perbatasan, dan pengembangan sumber daya manusia,” tutur Rudiantara, beberapa waktu lalu.

Dalam soal regulasi, jelas Rudiantara, pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah regulasi untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Regulasi itu antara lain revisi UU Penyiaran, Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta RUU Radio dan Televisi yang keduanya merupakan inisiatif dari DPR .

“Terakhir dalam gerakan Revolusi Mental, kami menekankan tiga nilai, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong, yang ketiganya diimplementasikan di jalur birokrasi, pendidikan, swasta, dan kelompok masyarakat,” pungkas Rudiantara.

Demi Rakyat
Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, untuk jalur birokrasi, pihaknya melakukan strategi internalisasi Revolusi Mental.

Di antaranya melakukan pelatihan bekerja sama dengan lembaga training untuk mendiskusikan revolusi mental bagi para pejabat eselon I dan II. Selanjutnya, setiap direktorat jenderal dan unit eselon I lainnya merealisasikan internalisasi gerakan revolusi mental pada tindakan nyata.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyerahkan M-PUSTIKA kepada 10 pemerintah daerah sebagai sarana diseminasi informasi di desa-desa---www.kominfo.go.id

“Tindakan nyata itu seperti disiplin dalam melaksanakan tugas hingga perencanaan kegiatan yang akuntabilitas. Di sisi lain, dalam bekerja orientasinya tidak hanya menggugurkan tugas, tetapi ada outcome untuk rakyat. Jadi sekarang orientasinya ialah kemanfaatan atau kemaslahatan bagi rakyat,” tutur Niken, di Jakarta, 11 Mei lalu.

Kemenkominfo, ujar Niken, ikut pula menerapkan gerakan Revolusi Mental kepada generasi muda. Itu dilakukan dengan menanamkan rasa bangga para pelajar yang jujur dalam mengerjakan ujian nasional. Bahkan kami pun membuat iklan layanan masyarakat, baik infografis maupun videografis, kepada para pedagang,“ pungkas Niken.

Secara terpisah, sejarawan Baskara Wardaya mengatakan Revolusi Mental membutuhkan angka waktu panjang. Selama ini masyarakat sudah terbiasa hidup dengan mentalitas lama, seperti pembatasan partisipasi masyarakat atau politik yang sifatnya elitis.

Karena itu, ia menekankan gerakan Revolusi Mental yang merupakan tekad penyelenggara negara harus diiringi pula dengan tanggung jawab seluruh warga negara.

“Artinya pelaku Revolusi Mental ialah seluruh rakyat In donesia. Dalam tataran nyata, gerakan Revolusi Mental harus berdampak pada kerja sama dan partisipasi pembangunan yang meningkat, termasuk pula pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Pemerintah harus memastikan akses komunikasi dan informasi benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tutup Baskara.

Untuk tujuan tersebut, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional ke108, Indonesia berharap agar seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun mental dan karakter bangsa, dengan mengubah pola pandang, pikiran,sikap dan perilaku, disiplin, kerja keras agar terwujudnya bangsa yang kreatif, inovatif, berdedikasi, mandiri, dan berkarakter.(Bow/MS/S-25)