Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KASUS Covid-19 varian Omikron terus mengalami peningkatan. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah menyiapkan penanganan dari hulu ke hilir. Ia menuturkan, berkaca pada pandemi gelombang kedua dari varian delta, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan pandemi saat itu.
"Sistem dan fasilitas kesehatan kita ‘kedodoran’, tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran. Oleh karena itu, Pemerintah harus membangun kesiapsiagaan baik di titik hulu," ujarnya dalam keterangan media, Senin (17/1).
Baca juga: Program Jokowi Perkuat SDM Hadapi Persaingan di Era Digital
Ia mengatakan, di titik hilir, perilaku masyarakat khususnya penerapan protokol kesehatan (prokes) perlu diperkuat kembali. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai penerapan prokes mulai longgar.
"Kita melihat pelonggaran prokes terjadi di mana-mana. Mobilitas dan aktivitas masyarakat hampir kembali normal seperti sebelum datangnya pandemi," ucapnya.
Pemerintah, imbuh dia, melalui satuan tugas (Satgas) perlu bergerak cepat untuk mengencangkan kembali kampanye dan pengawasan prokes. Selain itu, penguatan surveilans yakni 3T testing, tracing (pelacakan) dan (pengobatan) treatment dipersiapkan mengantisipasi situasi terburuk.
Netty juga meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebelum booster dilakukan secara masif. "Masih banyak daerah yang vaksin dosis pertamanya belum mencapai 70 persen," ucapnya.
Ia menyayangkan kebijakan pemerintah membuka pintu masuk kedatangan internasional dari semua negara.
Menurutnya di satu sisi pemerintah memprediksi puncak Omikron. Tapi di sisi lain, pemerintah membuka pintu masuk untuk semua negara.
"Ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dan inkonsisten. Seharusnya kebijakan pengetatan mulai dilakukan bukan justru dilonggarkan" kata Netty. (OL-6)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi dua pasien covid-19 varian omikron dengan subvarian JN.1 dan XBB.2.3.10.1 meninggal dunia.
Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diminta untuk melakukan PCR terlebih dahulu untuk mendeteksi virus korona varian teranyar, yani EG.1 dan EG.5.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena virulensinya rendah, kecuali pada kelompok risiko tinggi seperti lansia dan penderita komorbid.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan varian baru covid-19 XBB 1.5 dan XBB 1.16 berpotensi menurunkan kadar antibodi dari vaksinasi yang telah diberikan
Omikron jenis BA.5 pernah memuncak pada Juli 2022 di Jakarta.
Aktivitas masyarakat di Beijing mulai normal yang dapat dilihat dari situasi lalu lintas dan alat transportasi umum di ibu kota Tiongkok itu yang sudah mulai padat sejak Senin (19/12).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved