Mewujudkan Kiprah Perempuan dalam Pembangunan

NEGARA akan dipandang mulia bila dianggap sukses mengelola potensi perempuan. Apalagi populasi perempuan di negara itu hampir separuh dari jumlah laki-laki. Karena itu, potensi perempuan harus dikelola dengan baik dengan memberdayakan perempuan disegala bidang pembangunan. Indonesia sendiri diperkirakan pada 2020-2030 akan mendapatkan bonus demografi.

Saat itu jumlah usia produktif (1564 tahun) akan mencapai 70% dan sisanya 30% ialah penduduk yang tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Bonus demografi itu tentunya akan membawa berkah lantaran melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Imbasnya kesejahteraan masyarakat pun bisa meningkat. Agar berkah itu tak sia-sia, Indonesia sejak dini dituntut melakukan beberapa hal, antara lain penguatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan politik untuk membangun daya saing.

Selain itu, perlu ada peningatan kualitas, karakter, serta empat aspek analisis gender yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Namun demikian di masyarakat masih ada ketidaksetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.

Di antaranya semakin rendah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya keterwakilan perempuan pada parlemen dari 18,2% pada 2009 menjadi 17,3% pada 2014. Padahal, kandidat perempuan yang masuk daftar pemilih meningkat dari 33,6% menjadi 37%.

Ketidaksetaraan gender juga terlihat di bidang Kesehatan se hingga target MDGs tidak tercapai untuk kesehatan ibu. Selain itu dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, terdapat kenaikan angka kematian ibu dari 228 per 100 ribu kelahiran menjadi 359 per 100 ribu kelahiran. Ketidaksetaraan gender juga terlihat dengan banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual dan ekonomi. Salah satu diantaranya yang belum lama ini mengagetkan publik dan mendapatkan sorotan di media massa adalah pembunuhan seorang gadis perempuan kecil bernama Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu, pada April 2016.

Atas sejumlah fakta tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) sesuai amanat yang dititipkan Presiden Joko Widodo, mencanangkan tiga program unggulan atau disebut Three Ends.

Pertama, end violence against women and children (akhiri kekerasan pada perempuan dan anak), end human trafficking (akhiri perdagangan manusia), serta end barriers to economic justice (akhiri kesenjangan ekonomi).

"Intinya kami ingin semua pihak dapat mendukung tiga program tersebut yakni mengakhiri budaya kekerasan, stop perdagangan manusia, dan juga meningkatkan kemampuan ekonomi kalangan perempuan agar kemiskinan bisa dikurangi, ketiga program unggulan ini untuk merespons semakin meluasnya peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diharapkan pada akhir 2016, peristiwa tersebut akan menurun.“ Ucap Menteri PP dan PA, Yohana Susana Yembise di Jakarta.

Multidimensi
Menurut Yohana, akar permasalahan kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak sebenarnya bersifat multidimensi dan multikompleks dan berakar dari permasalahan ekonomi, sosial budaya, kesehatan jiwa, pengasuhan dalam keluarga, pendidikan, penegakan hukum, komitmen politik, dan hilangnya nilai-nilai karakter bangsa, minimnya lingkungan yang kondusif, kondisi yang memberikan rasa aman dan nyaman pada warga, serta persepsi yang salah tentang perempuan.

"Ditambah lagi kini semakin terbukanya informasi dan komunikasi untuk mengakses berbagai situs, termasuk situs pornografi oleh anak-anak dan orang dewasa," ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana menekankan, agar kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak dapat berkurang dan bahkan dihilangkan dibutuhkan semangat kesetaraan gender.

Untuk itu, harus melibatkan lakilaki dalam penerapannya. Seperti, pernah digaungkan oleh sejumlah pemimpin negara beberapa waktu lalu dalam sebuah gerakan ‘He For She’. Gerakan itu merupakan bentuk komitmen serta kepedulian bahwa laki-laki harus mendukung kesetaraan gender yang antara lain memerangi kekerasan dan kejahatan seksual dan dapat menjadikan kaum perempuan bisa bersaing secara sehat, serta kualitas dan kemampuan perempuan setara dengan laki-laki.

Semangat kesetaraan gender pun, lanjut Yohana, diaplikasikan dari sisi pembangunan. Seperti dikemukakan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, perempuan merepresentasikan separuh pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. "Karena itu, isu-isu tentang pengarusutamaan gender jadi fokus utama pemerintah untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, serta mengangkat peran perempuan dalam pembangunan.

Perempuan diperlukan kiprahnya guna berkarya dalam memberdayakan masyarakat luas yang dapat menggerakkan roda pembangunan. Dengan demikian kesetaraan gender relevan dengan tujuan pembentukan negara, yakni meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar lebih baik,'' tutur Menteri Yohana.(Bow/S-25)