Penanganan Kebakaran Hutan Fokus pada Pencegahan

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) menjadi kejadian yang berulang tiap tahun. Karena itu, diperlukan upaya khusus agar tahun ini tidak terjadi kebakaran masif seperti tahun lalu.

Salah satunya mengubah pola tindakan. Jika di tahun-tahun sebelumnya fokus dilakukan pada penanggulangan, tahun ini tindakan dititikberatkan pada pencegahan.

Dengan menitikberatkan pada pencegahan, pemerintah berharap kerugian yang terjadi juga tidak sebesar penanggulangan. Tahun lalu saja, kerugian yang tercatat mencapai Rp211 triliun. Dana penanggulangan yang dikeluarkan mencapai Rp850 miliar. Untuk pencegahan, pemerintah menargetkan minimal Rp200 miliar.

Salah satu langkah yang dilakukan secara masif ialah pembenahan pencegahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha. Tahun ini, sembilan provinsi menjadi fokus pencegahan, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

"Dalam catatan kami, ada 731 desa rawan kebakaran hutan dan lahan," terang Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raffles B Panjaitan saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin (Kamis, 19/5).

Sejak dikeluarkannya arahan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2016 di Istana Negara, 18 Januari lalu, gerak cepat sudah dilakukan.

Tercatat, sudah 100 desa yang menjadi target operasi Satuan Tugas Patroli Terpadu yang melibatkan 1 bintara pembina desa (Babinsa), 1 bintara pembina masyarakat (Babinmas), 1 kepala desa, 2 manggala agni, serta 1 anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Keenam personel tersebut tidak hanya berpatroli untuk memantau titik api, tapi juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk diberikan pengertian agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Hasilnya, dari awalnya kami modali 3 sepeda motor untuk patroli, ada saja masyarakat yang ikut dengan modal sepeda motor mereka sendiri," ucap Raffles.

Selain itu, keefektifan juga ditunjukkan dengan pengurangan titik api jika dibandingkan dengan di 2015. Pada 2015 terekam 1.972 titik api pada periode 1 Januari hingga 16 Mei, sedangkan tahun ini di periode yang sama hanya 637 titik api yang terekam.

Tingkatkan teknologi
Untuk keterlibatan dunia usaha, pemerintah meminta mereka meningkatkan teknologi pemantauan dengan melibatkan kamera pengawas (CCTV). Pasalnya, jika hanya mengandalkan menara pengawas, teknologi tersebut terkesan usang.

Kamera pemantau yang diminta pemerintah pun kali ini harus yang sanggup membaca panas (termal). Dengan demikian, termal yang terbaca tidak hanya yang berasal dari api, tapi juga dari manusia yang bergerak di lahan tersebut.

"Kami minta agar dipasangkan kamera yang dapat berputar 360 derajat, dengan jarak pandang 5-6 kilometer. Dengan demikian akan dapat cover 8.000 hekatare kawasan," papar Raffles.

Kamera tersebut nantinya diharapkan dapat tersambung dengan ruang monitor yang akan dapat memberikan sinyal tanda kebakaran. Dengan begitu, api dapat dipadamkan sebelum membesar.

Pemerintah, lanjut Raffles, juga tengah meningkatkan sistem deteksi dan peringatan dini melalui sistem sipongi dengan basis web dan aplikasi smartphone. Pada sistem berbasis web, semua masyarakat dapat mengakses informasi deteksi titik api secara harian melalui laman www.sipongi.menlhk.go.id.

Pada laman tersebut dapat dipantau hasil deteksi titik api sebagai salah satu indikator potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan dari satelit NOAA 19 dan Terra/Aqua.

"Kami juga berikan smartphone pada Manggala Agni, jadi mereka langsung dapat notifikasi apabila satelit mendeteksi adanya hotspot," imbuh Raffles.(S-1)