Perbaikan Ekonomi Tingkatkan Posisi Tawar Perempuan

PERBAIKAN ekonomi perempuan dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatan posisi tawar mereka. Kondisi itu akan berpengaruh pada kehidupan perempuan secara umum karena mereka bisa mengambil keputusan untuk menerima manfaat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Pendapat itu disampaikan Koordinator Pokja Penguatan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia Sutriyatmi Atmadiredja di Jakarta, Rabu (18/5). Untuk itu, lanjutnya, perbaikan ekonomi perempuan itu dilakukan melalui berbagai program di kementerian yang memang menyasar kaum hawa.

"Hal tersebut harus diimbangi dengan akses yang dimiliki kaum perempuan dan memanfaatkan informasi yang tersebar di publik. Pasalnya, sampai saat ini mereka belum menjadi penerima manfaat dari keterbukaan," tambah Sutriyatmi.

Menurutnya, pemberdayaan perempuan juga harus sesuai dengan good will (kemauan) mewujudkan kedudukan antara perempuan dan laki-laki yang semakin menguatkan peran keduanya sebagai mitra sejajar dan partnership untuk keberhasilan pembangunan.

"Baik laki-laki maupun perempuan berkesempatan untuk berpartisipasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki akses atas sumber daya," kata Sutriyatmi lagi.

Saat dihubungi secara terpisah, Komisioner Komnas Perempuan Masruchah menuturkan perempuan akan mandiri bila mendapatkan akses informasi, entah itu di rumah tangga, masyarakat, maupun negara. "Mereka memiliki posisi strategis dengan laki-laki," tuturnya. Kesetaraan akan membuat perempuan menjadi pribadi yang otonom.

Masruchah mengatakan perempuan masih didiskreditkan. Contohnya keterwakilan perempuan di parlemen hanya 20%. Padahal, aturan mengharuskan 30%. Berdasarkan data, Pemilu Legislatif 2014 ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32%) di DPR, 35 kursi (26,51%) di DPD, dan rata-rata 16,14% di DPRD, serta 14% di DPRD kabupaten/kota.

Realitas itu harus dibenahi para pemimpin partai politik dengan mengalokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas perempuan dan perbaikan sistem di instansi.

Tingkatkan kualitas
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, dalam konferensi Commission on the Status of Women (CSW) yang ke-59, di Markas PBB di New York pada 12-14 Maret 2016, memberikan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Buktinya, setelah 20 tahun implementasi Landasan Aksi Beijing, partisipasi perempuan dan laki-laki di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) hampir 100%. Di bidang kesehatan, perempuan Indonesia memiliki status kesehatan lebih baik yang ditunjukkan dari peningkatan harapan taraf hidup.

Meski demikian, tantangan yang masih ada ialah angka kematian ibu saat melahirkan meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran seiring dengan peningkatan angka kelaziman HIV/ AIDS di kalangan perempuan. Pada sektor ekonomi, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga semakin meningkat walaupun masih ada tantangan dalam pengupahan dan pekerjaan yang layak bagi mereka.

Di kehidupan publik dan pengambilan keputusan, peran perempuan Indonesia juga semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini Indonesia memiliki delapan menteri perempuan dalam kabinet yang menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang eksekutif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, pemerintah masih terus memperbaiki dan mengupayakan peningkatan representasi perempuan dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari sisi kelembagaan, 34 K/L dan 30 provinsi sudah mulai melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. (X-8)