Perlu Intervensi Edukasi Keluarga

PENANGANAN tindak kekerasan seksualitas pada anak harus dilakukan secara menyeluruh. Selain membenahi aspek hukum, pemerintah diharapkan juga memelopori pembinaan kepada keluarga yang merupakan institusi langsung yang berhubungan dengan anak setiap saat.

Imbauan tersebut dikemukakan psikolog dari Universitas Indonesia Elly Rusman menanggapi masih rentannya anak Indonesia dari ancaman tindak kekerasan seksual. Seperti diberitakan belum lama ini di beberapa daerah terjadi tindak kekerasan dan pemerkosaan secara beruntun yang menimpa anak-anak di bawah umur.

"Sebelum memikirkan pendidikan apa yang harus ditingkatkan keluarga, sesungguhnya pemerintah harus turun tangan terlebih dahulu untuk mendidik dan mengajarkan keluarga, terutama orangtua Indonesia bagaimana mendidik anak di era digital ini," ujarnya.

Pemerintah, menurut Elly, juga harus tegas dan cekatan dalam membatasi akses pornografi, narkoba, memberikan pelajaran lewat media melalui pesan-pesan pendek mendidik anak mengggunakan gadget, pencegahan kekerasan seksual, yang disalurkan lewat media cetak, elektronik, dan media baru.

Tidak kalah pentingnya Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu memanfaatkan provider untuk memberi pesan apa yang harus dilakukan orang tua jika mengetahui anak mengakses materi pornografi.

Dia menambahkan, dengan adanya pesan dari Presiden yang mencetuskan darurat pornografi, orang tua semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa.

Sementara itu, berbagai usulan pemberatan penghukuman tanpa solusi pencegahan yang harus dilakukan orang tua, justru mengakibatkan tindak kejahatan seksual pemerkosaan dan kekerasan secara tersembunyi bisa terjadi.

"Sebarkan pesan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menenangkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan orangtua, di-broadcast dengan bantuan Menkominfo. Ini sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada yang mengajari orangtua. Ingat sebanyak 60% orangtua Indonesia lulus dan tidak lulus SD. Apa yang bisa diharapkan," keluhnya.

Pemblokiran
Dugaan kuat pengaruh pornografi yang mudah diakses siapa pun dan di mana saja sebagai salah satu pemicu maraknya kasus-kasus pemerkosaan telah mendorong Kementerian Kominfo melakukan penapisan terhadap situs-situs maupun konten pornografi.

Akan tetapi, pemblokiran tersebut diakui tidak dapat dilakukan sepenuhnya kepada <>user generated content (UGC) seperti Youtube dan Google.

Menurut Plt Dirjen Aptika Mariam bahwa pemblokiran dapat dilakukan pada website, tapi sulit dilakukan pada UGC yang juga mengandung banyak konten positif di dalamnya. "Untuk itu, Kominfo sudah bekerja sama dengan Google dan Youtube untuk menutup akun-akun yang mengandung konten negatif," ujarnya.

Kemkominfo pun telah menggandeng provider dengan internet service provider (ISP) sesuai yang terdaftar dalam sistem Trust Positif, yakni sebuah pusat server yang menjadi acuan dan rujukan terhadap layanan akses informasi publik.

Namun diakuinya, pemblokiran situs-situs porno ibarat mati satu tumbuh seribu. Situs-situs baru yang bermunculan ini juga kerap menggunakan judul yang mengandung unsur positif sehingga pengguna internet sering kali terkelabui.(Mlt/H-1)