Perangi Kekerasan Seksual, Megawati Minta Kaum Perempuan Bersuara

PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta agar kaum perempuan lebih berani untuk bersuara dan melakukan tindakan nyata dalam memerangi kekerasan seksual. Pasalnya, menurut Mega, selama ini hal itu yang menjadi persoalan kaum perempuan.

"Sekarang kita dengar duka cita anak kita, Yuyun, dan mereka yang jadi korban, sebetulnya lebih banyak karena mereka tidak berani suara. Ini persoalan kaum perempuan," ujarnya dalam acara Deklarasi Indonesia Melawan Kejahatan Seksual, di Jakarta, Kamis (12/5).

Mega juga menilai kekerasan seksual saat ini sudah masuk kategori sangat berbahaya dan perlu untuk ditelaah dengan baik.

Sebelumnya diberitakan, publik dibuat marah dengan peristiwa biadab yang menimpa Yy, 14. Tujuh dari 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMPN 5 warga Dusun Lima, Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, itu divonis 10 tahun penjara dan harus melakukan kerja sosial selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Selasa (10/5).

Belum tuntas proses hukum kasus Yy, kekerasan seksual terhadap anak terjadi kembali. Di Lampung Utara, Mis, 10, diculik, diperkosa, dan dibunuh dua pria dewasa di perkebunan karet. Selain itu, LN, bocah berusia 2,2 tahun, diperkosa, dan dibunuh tetangganya di Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menekankan untuk memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan, kaum perempuan sendiri yang harus menyatukan diri agar bisa bersuara. "Bersuaralah," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar para orangtua pun mengajari anak-anak mereka untuk bisa melakukan pertahanan diri. "Ajari anak pertahanan diri," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Mega juga mendukung agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2016. "Perjuangkan itu. Masukkan itu ke dalam prolegnas prioritas," tekannya.

Namun, Mega khawatir bahwa permintaan RUU tersebut hanya jadi seremonial saja. "Saya khawatir ini hanya seremonial, hanya minta UU, UU buatan manusia juga. Hanya untuk supaya punya tertib, pemerintahan itu harus punya tertib, itu lah masalah perundangan. Mana disiplin? Saya minta bersuara dan bertindak. Kalau kita bersama ngga susah," tandasnya. (Nur/OL-5)