BIG Manfaatkan Pesawat Nirawak Lapan untuk Ukur Garis Pantai

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia, dengan luas daratan yakni sekitar 1.890.739 kilometer persegi (km2) dan lautan 6.315.222 km2.

Adapun panjang garis pantai wilayah NKRI mencapai 99.092 km, merupakan panjang garis pantai dari 13.466 pulau yang telah bernama dan berkoordinat serta telah didaftarkan ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2013 melalui United Nations Group Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Seperti tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target pulau di seluruh wilayah NKRI yang harus diverifikasi sebanyak 17.504 pulau oleh Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi. Ini berarti, dengan bertambahnya pulau yang akan diverifikasi dan dibakukan namanya selama 2016-2017, data dan informasi panjang garis pantai akan bertambah lagi.

Data dan informasi garis pantai harus diukur, dihitung, dan ditetapkan dengan akurat, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perhitungan luas wilayah dan kepastian perencanaan wilayah pesisir dan laut.

Menurut Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial (BIG) Dodi Sukmayadi, ada beberapa metode dalam penentuan atau pengukuran garis pantai selama ini, seperti survei terestris (dilaksanakan langsung ke lapangan), interpretasi foto udara, interpretasi citra satelit, perhitungan dengan pemodelan garis pantai.

“Seluruh metode penentuan garis pantai telah diterapkan untuk menghasilkan data panjang garis pantai berdasarkan the best available data status sampai 2013. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” katanya dalam keterangan tertulis kepada media, Minggu (8/5).

Dodi menambahkan, hasil metode pemotretan udara (fotogrammetry) memang sangat akurat, tapi membutuhkan biaya yang sangat besar khususnya, untuk sewa pesawat terbang, kru, dan kamera khusus. Adapun dengan metode penginderaan jauh (citra satelit), data bisa dibeli lebih murah, tapi data citra yang diperoleh tepat pada saat air laut surut terendah sulit diperoleh, sehingga kurang reliable untuk keperluan garis pantai.

“Sedangkan jika metode teristris dipergunakan, walau dapat diperoleh data cukup teliti, tetapi kurang efektif, dan hanya cocok untuk daerah-daerah dapat diakses secara langsung. Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti bertebing curam (cliff), hutan bakau, berlumpur data garis pantai secara teristris tidak bisa dilakukan dengan ideal,” ungkapnya.

Sementara itu, bagi Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, unsur garis pantai merupakan output utama, selain data kedalaman laut (batimetri), khususnya dalam pembuatan peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang menjadi fungsi utamanya.

Terobosan yang telah dijalankan BIG, lanjut Dodi, yakni menjalin kerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk pengukuran dan pemetaan garis pantai melalui Wahana Udara Nirawak/Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Metode itu diharapkan dapat menghasilkan garis pantai yang akurat, cepat, dan efisien.

Sejak 2011, Lapan menghasilkan sebuah produk hasil penelitian berupa UAV. Melalui kerja sama tersebut, telah dilakukan uji coba pemotretan garis pantai di wilayah Cilamaya, Karawang, pada 2015. Hasil yang diperoleh, telah diteliti oleh pakar bidang informasi geospasial dari BIG, Lapan, serta universitas, dan dinyatakan bagus.

“Usulan-usulan perbaikan minor untuk performa pesawat UAV terkait dengan getaran, dan kamera yang dipakai untuk lebih ditingkatkan resolusinya, telah diatasi,” kata Dodi lagi.

Pada 2016, kerja sama ditindaklanjuti dengan pemotretan garis pantai di sebagian wilayah pantai Pulau Jawa bagian selatan. Total panjang garis pantai yang sudah/akan dipotret dalam kerja sama tersebut sepanjang sekitar 300 km (Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek). Pelaksanaan tahap I dan II (Yogyakarta dan Pacitan) sudah dilaksanakan pada awal Maret hingga awal April 2016, dengan hasil sementara dinyatakan bagus

“Sedangkan tahap III dilaksanakan antara 7-9 Mei 2016, bertepatan dengan air surut terendah yang diprediksi terjadi antara pukul 13.00-15.00 WIB. Hasil tahap I, II, dan III tersebut kemudian akan digabungkan, sehingga akan tergambar satu segmen garis pantai yang utuh dan akurat. “

Direncanakan pada tahun ini pula, pekerjaan pemotretan garis pantai diteruskan ke arah timur sehingga mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dan terus ke arah barat sampai ke wilayah Semarang-Jateng. Namun, karena keterbatasan sumber daya, khususnya personel di Lapan, pelaksanaannya akan dilakukan oleh pihak ketiga, dan bahkan termasuk wilayah Pulau Batam.

Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG Muhtadi Ganda Sutisna menambahkan, kegiatan pemotretan itu membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Selain Lapan yang merupakan mitra utama BIG, juga dilakukan koordinasi dengan pihak Pangkalan Udara (Lanud) Adi Sucipto-DIY, Iswahjudi-Madiun, dan Abdurrahman Saleh-Malang, khususnya untuk perizinan terbang UAV, serta penggunaan landasan terbang di wilayah terbuka di sekitar lokasi survei.

“Hambatan utama kegiatan pemotretan garis pantai dengan metode UAV adalah cuaca ekstrem (hujan), kondisi pantai yang berkelok-kelok tajam, serta sulitnya mencari landasan terbuka untuk terbang di dekat area survey,” katanya.

Oleh karena pentingnya informasi garis pantai tersebut, dan dengan mempertimbangkan luasnya wilayah NKRI, lanjut Muhtadi, untuk 2017 dijajaki kerja sama penggunaan pesawat berawak milik Lapan. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia BIG melalui transfer pengetahuan dalam metode UAV, khususnya kemampuan pilot pengendali dalam mengoperasikan UAV saat take-off dan landing.

“Upaya ini dibarengi dengan perakitan 1 unit pesawat UAV oleh Lapan untuk BIG pada tahun ini. Ke depan, keandalan UAV ini juga diarahkan untuk percepatan verifikasi terhadap pulau-pulau yang belum berkoordinat dan bernama tersebut secara sistematis dan berkala,” pungkasnya. (RO/OL-5)