UNBK, Antara Kebutuhan dan Harga Diri

PELAKSANAAN Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai dikenalkan di Indonesia sejak 2014. Namun, berbagai kendala masih terjadi, terutama akibat infrastruktur, seperti tidak meratanya jaringan listrik, ketersediaan peralatan, hingga kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Memasuki era pendidikan abad 21, pendidikan berbasis teknologi merupakan keharusan, agar bangsa Indonesia bisa bersaing di berbagai bidang. UNBK merupakan satu upaya semakin mendorong berbagai pihak meningkatkan literasi terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bukan saja buat siswa, juga buat guru, kalangan dunia pendidikan, dan masyarakat luas.

Dalam diskusi pendidikan yang berlangsung Selasa (3/5) di Balai Kota DKI Jakarta, praktisi pendidikan abad 21, Indra Charismiadji, mengakui UNBK merupakan salah satu cara agar kualitas pendidikan Indonesia setara dengan negara lain di Asia Tenggara. "Karena bagaimana pun juga, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi bangsa yang lebih baik," katanya.

Menurut Indra, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah agar pelaksanaan UNBK di seluruh Indonesia dapat tercapai.

"Pemerintah harus mengawasi dan memastikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya yakin, jika alokasi anggaran pendidikan diperuntukkan dengan benar, persoalan UNBK bisa diatasi," kata dia.

Ia mencontohkan, DKI yang menjadi barometer pelaksanaan UNBK belum mampu menerapkan 100%. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, peserta UNBK tahun ini sebanyak 63.883 siswa dari 203 SMA, 167 SMK, dan 10 MA. Sedangkan peserta Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) sebanyak 78.070 siswa.

"Di seluruh Indonesia, dari 55 ribu sekolah SMA/SMK, hanya 4.400 yang ikut UNBK, atau tidak sampai 1%," kata dia. Untuk mendorong agar seluruh sekolah mampu melaksanakan UNBK, satu-satunya jalan ialah membereskan persoalan infrastruktur, terutama sarana penunjang ujian.

Hal ini cukup sulit diterapkan di daerah, lantaran pemerintah daerah hanya sedikit menganggarkan APBD untuk pendidikan. "Selain anggaran untuk pendidikan sangat rendah, mitra pemerintah daerah hanya penjual buku dan kontraktor rehab sekolah. Mereka tidak memikirkan pengadaan teknologi untuk inovasi pendidikan," jelasnya.

Sebagian besar daerah tidak memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan 20% APBD-nya untuk pendidikan. Tidak hanya itu, daerah juga dinilai miskin inovasi dalam pengembangan program pendidikan sehingga menjadi ganjalan serius dalam kemajuan pendidikan nasional. Bahkan, Pemprov DKI yang menjadi Ibu Kota hanya mengalokasikan 18% APBD untuk pendidikan. (Ssr/OL-5)