Program KB Kini Guna Membentuk Penduduk Berkarakter

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama TNI kembali bekerja sama dalam program Keluarga Berencana (KB) yang kini disebut dengan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) guna menggaungkan kembali program KB yang meredup selama hampir 15 tahun.

Pencanangan Bakti Sosial (Baksos) TNI KB-Kesehatan (KB-Kes) tingkat nasional 2016 ini diharapkan dapat menjangkau sasaran program KKBPK hingga ke daerah terpencil dan tertinggal melalui pendekatan pelayanan program KB kepada masyarakat.

Program Baksos TNI KB-Kes kali ini secara resmi dicanangkan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksmana Madya TNI Didit Herdiawan yang disaksikan oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan para mitra kerja terkait pengelolaan program KKBPK kabupaten/kota yang diselenggarakan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (26/4).

"Baksos ini adalah salah satu cara untuk menggaungkan kembali program KB yang selama 15 tahun terakhir diakui melemah dan meredup. Karena itu, Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengharapkan program ini dijalankan kembali," ujar Surya saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batang.

Sejak 1970, BKKBN telah bermitra dengan TNI untuk menggaungkan program KB. Namun, untuk mengatasi permasalahan seperti terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga lini lapangan, minimnya infrastruktur dan dana operasional, TNI telah melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai penggerak dan motivator di lapangan.

Diungkapkan Surya, Baksos TNI KB-Kes kali ini melibatkan berbagai mitra kerja seperti Pangdam, Dandim, dan Babinsa yang tidak hanya terfokus pada pelayanan KB saja, melainkan juga meliputi kegiatan prioritas yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga.

"Jadi bukan jumlah anak saja yang dibatasi, dua anak cukup. Namun bagaimana dua anak itu sebagai manusia yang berkualitas dan berkarakter," lanjutnya.

Ia berharap pembangunan manusia berkarakter ini sebagai solusi dalam menghadapi bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif melebihi 50% daripada usia nonproduktif. Pasalnya, pertumbuhan pendudukan yang seimbang baru akan terjadi jika 2,6 anak per wanita usia subur menjadi 2,1 anak.

Menurutnya, bonus demografi seperti pedang bermata dua yang dapat menyejahterakan rakyat, tapi juga dapat menjadi bencana di waktu bersamaan jika penduduknya tidak berkualitas.

Oleh karena itu, dalam hal kependudukan selain kuantitas yang harus dikendalikan, kualitas pun menjadi fokus utama agar dapat meningkat melalui program pembangunan keluarga ini. Sebagai bagian dari pengimplementasian Nawacita Presiden Jokowi, ia menilai masyarakat Indonesia harus digembleng melalui revolusi mental.

"2025 itulah masa bonus demografi, target kita dalam angka kelahiran total laju penduduk Indonesia sekarang 1,49% per tahun, itu masih tinggi. Targetnya diturunkan 1,1%," pungkasnya.

Sementara itu, Kasum TNI Laksda Didit Herdiawan yang mewakili Panglima TNI berharap program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan membangun program kampung KB. Ia menilai kampung KB merupakan implementasi kependudukan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Berharap minimal satu kabupaten/kota ada satu kampung KB. Sebab laju pertumbuhan penduduk tahun 2035 diprediksi sekitar 300 juta jiwa. Bonus demografi juga harus didorong dengan program ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Kabupaten Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan program ini merupakan sebuah program yang luar biasa. Ia berharap tidak lagi terdapat sekat antara TNI dan rakyat.

"Saya ingin program ini betul-betul langsung menyentuh rakyat. Setelah kegiatan ini PR (pekerjaan rumah) bagi saya untuk memacu program KB dan program KB-Kes," ujarnya. (Mlt/OL-5)