Jawa Rentan Krisis Air

PULAU Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau yang memiliki enam provinsi itu. Namun, Jawa hanya memiliki 4% dari total cadangan air permukaan (air yang ada di sungai, danau, dan rawa).

Kondisi itu menyebabkan Jawa rentan menghadapi kelangkaan air. Saat ini rasio air per kapita di Jawa pun di bawah normal.

“Harusnya 1.700 m3 per orang per tahun, sedangkan Jawa hanya memiliki nilai 1.168 m3 per orang per tahun,” ujar peneliti utama Balai Hidrologi dan Tata Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Waluyo Hatmoko dalam orasi pengukuhannya sebagai profesor riset di bidang tata kelola sumber daya air di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, menurut Waluyo, langkah preventif terbaik ialah memindahkan kegiatan yang memerlukan konsumsi air secara masif, seperti pertanian dan perkebunan, ke pulau lain di luar Jawa. Berdasarkan risetnya, Kalimantan, Papua, dan Sumatra merupakan pulau yang memiliki air permukaan sebesar 82% dari total air permukaan nasional.

Sementara itu, kebutuhan pemenuhan konsumsi air bersih di Pulau Jawa dapat disiasati dengan mengoptimalkan bendungan dan embung yang ada. “Kalau skala desa bisa dengan meningkatkan lumbung-lumbung air,” terang Waluyo.

Mengatasi kelangkaan air di kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau kecil, menurut Waluyo, dapat ditanggulangi dengan membangun embung atau memanen air hujan. Jika tidak, dapat juga dilakukan dengan menormalkan air laut, seperti teknologi yang diterapkan Singapura. Namun, teknologi itu sangat mahal. “Tapi mau tidak mau pasti nantinya akan mengarah ke situ.”

Ubah pola pikir
Waluyo mengungkapkan, kelangkaan air sejatinya bersumber pada pola pikir masyarakat yang masih menganggap air sebagai barang yang dapat dikonsumsi dengan bebas karena selalu tersedia di alam.

“Padahal, air tidak boleh diperlakukan seperti tambang yang bisa kita kuras terus-menerus. Kita harus menjaga kuantitas dan kualitasnya,” kata Waluyo.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Litbang Kementerian PU-Pera, Arie Setiadi Moerwanto, juga menegaskan bukan hanya pemerintah yang bertugas menjaga kelestarian air, masyarakat dan pihak swasta juga harus berperan serta.

“Bicara masalah air tidak lepas dari masalah supply and demand. Nah, kalau urusan demand kan bukan hanya ada di kami (PU-Pera),” lanjutnya.

Lebih jauh, Arie menyatakan penelitian di bidang perairan sangat diperlukan pemerintah, terutama dalam pengembangan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Penelitian idealnya berbasis pada upaya menjawab tantangan dan kebutuhan,” ujarnya. (H-3)

richaldo@mediaindonesia.com