Cermat sebelum Membeli Produk

HARI Bumi Internasional tahun ini yang mengangkat tema Trees for earth tidak hanya dimaknai dengan menanam pohon untuk keberlangsungan, tetapi juga melihat kembali produk yang dikonsumsi. Produk yang dikonsumsi masyarakat dan beredar di pasaran sekarang ini didominasi hasil dari hutan, baik itu sandang, pangan, maupun papan.

“Untuk itulah, kita sebagai konsumen harus bijak memilih produk yang kita beli,” tutur Direktur Advokasi dan Komunikasi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, sudah saatnya masyarakat rela meluangkan waktu mereka untuk melihat asal usul produk yang hendak dibeli sebab apa pun yang dilakukan manusia dapat memengaruhi keberlanjutan dari bumi.

Salah satunya, Nyoman merujuk pada data yang dikeluarkan PT Unilever terhadap jejak karbon yang mereka hitung dalam setiap proses produksi. Karbon yang dilepaskan melalui proses pengambilan bahan baku setelah digolongkan ternyata menghasilkan 26% karbon, 3% manufaktur, konsumsi oleh konsumen 68%, hingga sisanya pada proses distribusi serta sampah dari kemasan. “Itu masih jejak karbon, belum dihitung jejak air, lalu pengurangan kualitas tanah, dan sebagainya yang dihasilkan untuk membuat sebuah produk,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Nyoman, tak ada salahnya ketika masyarakat mengubah persepsi membeli barang dari hanya untuk mengirit harga produk menjadi membeli produk untuk keberlanjutan.

Pasalnya, tidak semua produsen menghasilkan produk mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

“Artinya, saat ini menjadi tanggung jawab konsumen pula untuk menilai para produsen agar lebih ramah terhadap masa depan bumi,” kata Nyoman.

Terkait tanggung jawab produsen atas semua produk mereka, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tuti Hendrawati Mintarsih mengatakan konsep extended producer responsibility (EPR) akan diwajibkan pada produsen untuk bertanggung jawab atas sampah kemasan yang dihasilkan.

Meski konsep EPR tersebut mulai diterapkan pada 2022, pihaknya menyampaikan sebelum 2022, produsen sudah diminta untuk membuat peta jalan terhadap jumlah sampah dan langkah kelola yang mereka lakukan saat pemberlakuan EPR tersebut.

“Upaya tersebut kami cantolkan pada Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Bahkan, beberapa tahun terakhir, memang kami akui sudah ada produsen yang menerapkan EPR tersebut,” ucap Tuti.

Di antaranya, produsen memberikan intensif pada konsumen yang mengembalikan produk kemasan, baik berupa uang maupun poin yang dapat dijadikan modal belanja saat dikumpulkan. Hal itu, misalnya sudah dilakukan di sejumlah ritel di Cimahi, Jawa Barat.

Tuti menyampaikan penataan pengelolaan sampah juga penting dilakukan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menjawab tantangan pola konsumsi masyarakat ke depannya sebab seiring pertumbuhan penduduk, sampah yang membebani lingkungan akan terus meningkat. “Kalau sampah tidak dikelola, bumi kita tidak akan layak bagi generasi mendatang,” pungkas Tuti.

Pelepasliaran
Sementara itu, dalam rangka Hari Bumi, Kementerian LHK juga melakukan pelepasliaran berbagai spesies satwa terancam punah. Tercatat total pelepasliaran burung yang dilakukan ada 1.478 ekor, kura-kura dan penyu 159 ekor, tukik 500 ekor, biawak 2 ekor, beruang madu 6 ekor, musang 9 ekor, dan orang utan 5 ekor.

Satwa yang dilepasliarkan pada 14 April lalu itu dijamin Kementerian LHK telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. “Fungsi ekologis harus dijaga dalam konteks perubahan iklim, yakni menciptakan lingkungan bersih dan masyarakat sehat yang didukung tata pemerintahan yang baik,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (Ric/S-4)