Kesenjangan Gender Harus Dihilangkan

PERJUANGAN kaum perempuan untuk bisa memperoleh hak dan kesetaraan dengan laki-laki belum membuahkan hasil maksimal. Hal itu terlihat dari masih tingginya kesenjangan indeks pembangunan gender (IPG) beberapa daerah di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana S Yembise mengatakan, bahwa saat ini provinsi DKI Jakarta memiliki IPG tertinggi dengan nilai 94,60. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan provinsi Papua yang memiliki IPG terendah 78,57.

"Kalau kesenjangan itu tidak kita atasi segera, target planet 50:50 atau kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dicanangkan PBB tahun 2030 sulit tercapai," ujarnya saat Coffee Morning Memperingati Hari Kartini di Jakarta, Kamis (21/4).

Meskipun, menurut dia, dalam kurun waktu 2010-2014 telah terjadi peningkatan nilai IPG yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Terutama Indonesia bagian timur seperti Jambi (4,84), Maluku Utara (3,50), Nusa Tenggara Barat (3,49), termasuk Papua (4,64).

Lebih lanjut, melalui program lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk pemberdayaan perempuan diharapkan mampu meningkatkan IPG tiap-tiap daerah. Sehingga ke depan, tidak ada lagi kesenjangan gender apalagi sampai pada kekerasan terhadap perempuan.

"Di wilayah timur seperti Papua itu kekerasan fisik terhadap perempuan masih sering terjadi. Kita harus ubah mindset laki-laki untuk bisa menerima perempuan setara," ucap dia.

Faktanya, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga nampak dari keterbatasan akses di bidang ekonomi, politik, kesehatan, dan pendidikan. Secara umum, ucap Yohana, perempuan Indonesia belum mencapai kebijakan wajib belajar sembilan tahun.

Dengan demikian, tambahnya, kebijakan pemerintah saaat ini mewajibkan setiap kementerian membuat program responsif gender. KPPPA sendiri mengalokasikan dana untuk pemberdayaan perempuan sebesar Rp203,9 miliar atau 34% dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2016.

Ditemui terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Sujatmiko menyebutkan adanya upaya sinkronisasi program lintas K/L.

"Kita sedang petakan program-program yang ada di setiap K/L terkait pemberdayaan perempuan. Sembari juga kita kumpulkan semua LSM dan pengusaha yang punya program CSR untuk memperkuat," katanya.

Dalam waktu dekat, jelas dia, target hasil pemetaan sudah bisa digunakan untuk merancang kolaborasi setiap program yang ada di K/L. Secara khusus, program tersebut diutamakan di daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T).

Program pemberdayaan perempuan itu dilakukan dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Pasalnya, 47,9% perempuan bekerja saat ini dibayar lebih rendah ketimbang laki-laki lantaran dinilai kurang kompeten.

"Yang miskin dan rentan adalah perempuan. Itu terjadi akibat rendahnya pendidikan karena akses yang terbatas. Seluruh K/L harus menyatukan program mereka untuk pemerataan tersebut," tandasnya.(OL-4)