Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah menyiapkan moratorium lahan sawit dan tambang mendapat respons positif dari kalangan pegiat dan pecinta lingkungan.
Mereka berpendapat rencana itu menjadi kemajuan perbaikan tata kelola hutan dan sumber daya alam Indonesia.
Sebelumnya, pada Kamis (14/4), Presiden RI Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengambil langkah moratorium atau pemberhentian sementara untuk lahan sawit dan tambang demi mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, serta Sawit Watch secara terpisah memberikan apresiasi terhadap moratorium yang akan dikeluarkan dalam bentuk instruksi presiden (inpres) itu.
"Meningkatkan keterbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang, kelapa sawit, dan HTI merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan dan mengawasi rencana presiden ini," ucap Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting, dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Jumat (15/4) lalu.
Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak ada ketertutupan data agar monitoring dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat dan pegiat lingkungan lainnya.
Sementara itu, Manajer Advokasi Eksekutif Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, dalam keterangan terpisah menyatakan tanggapan positif.
Menurutnya, moratorium mendesak dilakukan karena saat ini luas konsesi sektor ekstraksi ruang dan sumber daya alam Indonesia sudah mencapai 56 juta hektare dari luas hutan Indonesia 132 juta hektare.
"Moratorium itu jangan ada pengecualian karena akan menjebak pemerintah. Harusnya juga berlaku bagi izin yang berstatus izin prinsip dan izin lokasi."
Sementara itu, Humas Sawit Watch Astrid Puspitasari dalam kesempatan berbeda berharap agar moratorium itu tidak hanya mengeluarkan peta, seperti peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) yang selama ini dikeluarkan per 6 bulan oleh pemerintah, tapi juga harus ada pengawalan yang dilakukan pemerintah pusat yang diimplementasikan pemerintah daerah.
"Harus juga dilakukan evaluasi perkebunan kelapa sawit," tukasnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved