Konsumen Dukung Plastik Berbayar

PROGRAM pengurangan kantong plastik melalui uji coba mekanisme plastik berbayar dinilai membawa hasil positif di masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat pengurangan rata-rata 25% terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam uji coba selama selama satu bulan.

Di sisi lain, konsumen mengalami perubahan perilaku dari rata-rata menggunakan 3 kantong plastik setiap belanja menjadi 2 kantong saja.

Bahkan 97% konsumen menyatakan mengetahui dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan.

"Masyarakat sudah mengetahui plastik itu merugikan," kata Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Sudirman seusai launching hasil evaluasi uji coba penerapan kantong plastik tidak gratis di Jakarta, kemarin.

Apalagi, dalam survei yang melibatkan 535 konsumen tersebut sekitar 67% di antaranya memilih membawa kantong sendiri ketika berbelanja ketimbang harus membeli kantong plastik sekali pakai.

Meskipun demikian, masih ada anggapan di masyarakat soal harga kantong plastik sebesar Rp200 yang dinilai terlalu rendah.

Berdasarkan survei, hanya 20% konsumen menyetujui penerapan harga tersebut.

Namun, sebagian besar justru meminta harganya dinaikkan.

"Tidak sedikit konsumen meminta disetop saja pemakaian kantong plastik. Suatu saat kami mengarah ke sana," ujar Sudirman.

Terus sosialisasi

Menurut Sudirman, Kota Surakarta (Solo) dan Provinsi DKI Jakarta sudah melangkah lebih maju dengan melarang kantong plastik sekali pakai di wilayah masing-masing.

"Solo sudah keluar peraturan wali kotanya. DKI sedang menyusun draf pergubnya, sementara Banjarmasin masih menyosialisasikan peraturan yang sudah ditandatangani wali kota untuk pelarangan total penggunaan kantong plastik," ungkap Sudirman.

Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Andalas Padang Fadjar Goembira menilai pemerintah perlu menjamin keberlanjutan kebijakan penerapan kantong plastik berbayar tersebut.

"Perlu ada tindak lanjut penerapan plastik berbayar di berbagai pasar swalayan jika kebijakan KLHK itu untuk konservasi," tutur Fadjar.

Menurut Fadjar, penerapan kantong plastik berbayar harus juga dilihat dampak dan manfaatnya terhadap aspek lingkungan.

"Perlu dipertimbangkan efektivitas biaya yang dibayarkan konsumen. Selain melakukan evaluasi dan pengawasan, pemerintah harus semakin intensif melakukan sosialisasi."

Sementara itu, sebelumnya Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan sedang menyiapkan pembentukan Dewan Persampahan Nasional.

Dewan tersebut nantinya terdiri dari kalangan independen baik kelompok masyarakat maupun dari kalangan media massa.

Pembentukan dewan tersebut, lanjut Siti, didasari pengamatannya terhadap perhatian publik soal sampah.

Siti memandang perlu adanya partisipasi tim independen untuk membantu pemangku kepentingan.

"Dewan ini tidak berdiri di bawah siapa-siapa, tetapi pemerintah yang akan memfasilitasi. Sama seperti Dewan Pengarah Perubahan Iklim," tandas Siti.

(Ant/X-4)