Pemerintah Dorong Percepatan Badan Otorita Pariwisata Borobudur

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan keseriusan untuk percepatan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur di sela-sela peluncuran Semarang Great Sale dan Night Carnival 2016 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/4).

Dalam kesempatan itu, Menpar Arief Yahya ingin memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh insan di Jateng mengenai gambar besar destinasi kelas dunia, Borobudur, itu.

Itu sekaligus merespons keseriusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang kian rajin mendorong event-event internasional untuk dilangsungkan di warisan UNESCO yang pernah tercatat sebagai warisan sejarah dan satu dari tujuh keajaiban dunia itu.

"Benchmarking-nya dengan Angkorwat Kamboja, yang setiap tahun dikunjungi 2.350.000 wisman (wisatawan mancanegara). Borobudur hanya 254.082 wisman. Kita kalah dari Angkorwat,” jelas Menpar dalam siaran persnya, Kamis (14/4).

Padahal, dilihat dari sudut mana pun, kata dia, Borobudur lebih unggul. Lebih tua, lebih besar, lebih sulit cara membuatnya, serta lebih dihormati sebagai heritage site. Sama-sama sudah tercatat di UNESCO-–Badan PBB yang menangani soal pendidikan dan kebudayaan--sebagai kompleks candi yang menyimpan banyak cerita sejarah.

"Mereka single management, oleh APSARA National Authority. Sedangkan Borobudur ditangani oleh banyak CEO, ada Dikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) di zona 1, ada BUMN dan PT Taman Candi di zona 2, dan Pemkab di zone 3," lanjut Menpar.

Bisa dibayangkan sebuah perusahaan dipimpin oleh 4 CEO, yang satu dengan lainnya justru tidak nyambung. Menurut dia, ada batas wilayah pengelolaan yang membuat manajemen tidak bisa lincah.

"Malaysia juga punya heritage site di Kompleks Georgetown (Penang), ada gereja yang dibangun abad 19, candi dan masjid, juga masih kalah. Mereka sudah dikunjungi 720.000 wisman. Mereka dikelola dengan single management, yakni State Government. Intinya, kalau materi objek wisatanya lebih bagus, sedang pengunjungnya lebih sedikit, maka pasti ada yang salah secara fundamental di pengelolaan internal kita," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Arief, Badan Otorita akan membuat semua zona terintegrasi dengan baik. Memang, setelah dicek dan dicari lagi, tidak menemukan lahan 5.000 hektare yang direncanakan sebagai pengungkit amenitas Borobudur. Menpar pun menemukan solusi baru, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Borobudur bisa single management, multiklaster.

Berada di banyak tempat yang berbeda, tidak menyatu, tetapi ke semua klaster itu tetap dimasukkan dalam satu masterplan KEK. Klaster itu terdiri atas banyak tempat,dan banyak tema. Ada China Town, dan ada banyak klaster yang lain, yang bisa menutup kekurangan amenitas yang dibutuhkan sebuah kawasan pariwisata.

"Mereka juga akan mendapatkan insentif yang sama dengan fasilitas KEK, seperti keringanan pajak. Selama proses konstruksi tidak dikenai pajak. Lalu boleh menjual properti kepada orang asing. Infrastruktur masuk menuju ke kawasan klaster tersebut. Akan ada banyak kemudahan untuk mendorong industri bergerak lebih cepat, lebih lincah, dan syarat 3A dalam pengembangan destinasi itu berjalan dengan baik," ungkapnya. (RO/OL-5)