Lebih Efektif tanpa Kantong Plastik

SURVEI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar menunjukkan sebagian konsumen mulai meninggalkan kantong plastik. Bahkan, banyak konsumen yang menyarankan agar kantong plastik ditiadakan.

Saran tersebut, kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, diusulkan oleh 65% dari total 222 konsumen di DKI Jakarta yang dijadikan responden pada survei pada 1 Maret-6 April 2016 itu.

“Yang menarik, justru konsumen menyarankan agar sekalian saja tidak disediakan kantong plastik. Ini artinya konsumen sudah bisa menerima pesan pengurangan kantong plastik dan siap jika kemudian diterapkan kebijakan yang lebih keras,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, plastik berbayar seharga Rp200 per lembar merupakan kebijakan kurang tegas dan tidak cukup efektif mengurangi sampah plastik.

Meskipun kepedulian konsumen terhadap lingkungan meningkat, ditunjukkan dengan 40% dari 222 konsumen tidak lagi menggunakan kantong plastik, pehamanan terhadap tujuan kebijakan dan transparansi alokasi dana plastik berbayar dinilai belum jelas.

Murahnya harga kantong plastik yang ditetapkan pemerintah dilatarbelakangi kekhawatiran Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) bahwa jumlah transaksi di setiap ritel akan menurun karena ditinggalkan konsumen.

Nyatanya, dari 25 ritel yang dijadikan subjek penelitian, hanya satu yang menyatakan ada penurunan jumlah transaksi. Sementara itu, dari pengamatan di beberapa lokasi menunjukkan jumlah transaksi terbanyak selama 10 menit, yakni 25 transaksi, dengan 10 di antaranya masih menggunakan kantong plastik.

“Peritel tidak perlu takut ditinggalkan konsumen, tren masyarakat ke mal dan supermarket kan bukan hanya untuk membeli kebutuhan pokok, mjuga untuk cuci mata.”

Terapkan EPR
Selain mengusulkan peniadaan kantong plastik, YLKI juga menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah oleh produsen dan peritel atau extended producer responsibility (EPR). Kebijakan itu diyakini akan lebih efektif daripada kebijakan plastik berbayar.

“Mestinya produsen diwajibkan menarik sampah plastik dan mengelolanya, misalnya dengan melibatkan peran pemulung atau menyediakan tempat sampah khusus, karena sebenarnya produsenlah penyebab utama pencemaran lingkungan,” kata Tulus.

Di sisi lain, konsumen juga harus dimotivasi dengan pemberian insentif. “Misalnya, kalau mengembalikan lima botol bekas air mineral, dapat satu air mineral gratis,” ujarnya.

Kebijakan itu bisa diuji coba dengan mekanisme seperti car free day, dimulai sehari setiap pekan.

Secara terpisah, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih menyatakan konsep EPR memang akan diterapkan pada 2022. “Nanti, tiap industri harus menyiapkan roadmap penerapan EPR,” ujarnya, kemarin.

Sementara itu, rencana pemerintah menerapkan cukai pada kemasan plastik mendapat tentangan dari Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi). “Itu akan membuat produk kita jadi lebih mahal,” ujar Ketua Umum Perkosmi, Nurhayati Subakat, kemarin. (*/Ire/Ant/H-3)

richaldo@mediaindonesia.com