Menristek Minta Pengembangan Garam Farmasi Penuhi Kebutuhan Lokal

MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berharap pengembangan garam farmasi lokal oleh Badan Pengkajian dan Penerapatan Teknologi (BPPT) dan PT Kimia Farma dapat segera menyuplai kebutuhan garam tersebut di dunia kesehatan Indonesia. Selama ini, produksi dalam negeri baru mencukupi sekitar 30% kebutuhan.

"Garam Farmasi sudah mulai dikembangkan. Selama ini yang diproduksi oleh Indonesia, baru mencukupi sebanyak 30%. Sebab, kapasitas produksi pabrik untuk menghasilkan garam farmasi sudah full. Artinya, sebenarnya kita memiliki peluang 70% untuk meningkatkan volume produksi dan melakukan ekspansi agar konsumen bisa membeli produk dalam negeri. Yang saya tanyakan, berapa segmen pasar yang ada atau potential market dari hasil produksi mengisi peluang tersebut," ujarnya dalam Peluncuran Outlook Teknologi Kesehatan di Jakarta, Rabu (13/4).

Garam farmasi merupakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi infus, produksi tablet, pelarut vaksin, sirup, oralit, cairan, cuci darah, minuman kesehatan, dan sebagainya. Dalam bidang kosmetika, garam farmasi dipakai sebagai bahan campuran pembuatan sabun dan pencuci rambut.

Pengembangan ekspansi pabrik garam farmasi ini akan dikerjakan PT Kimia Farma bersama BPPT pada Mei 2016 dan diharapkan selesai pada Maret 2017. Selanjutnya, garam farmasi akan mulai diproduksi sekitar Juni 2017 . Diharapkan pada September 2017 telah bisa memenuhi 100% kebutuhan dalam negeri.

Kendala dalam memproduksi dalam negeri bahan baku kesehatan, diakui Nasir, terkait dengan koordinasi yang kurang baik khususnya di pemerintahan. Seharusnya koordinasi baik tercipta antara peneliti, pemerintah, dan industri.

"Di pemerintah ini (koordinasi) kurang baik mengenai siapa yang menjadi regulator, pengawas, dan pelaksana harus menjadi satu. Kami ingin komitmen bersama, paling tidak di bidang farmasi melibatkan peneliti yang di bawah Kemenristekdikti dan lembaga penelitian lain, serta perguruan tinggi untuk melakukan hal ini. Kedua, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai user dalam penggunaan obat dan alat kesehatan dan ketiga, Badan POM untuk pengawasan," katanya.

Menristekdikti tidak dapat memastikan kapan hasil pengembangan teknologi kesehatan akan dapat digunakan. Dia meyakini, penelitian terutama menyangkut bidang kesehatan memerlukan waktu yang amat panjang karena menyangkut risiko manusia. Untuk itu, setiap produk harus dikawal dengan protokol kesehatan yang sesuai.

"Kami tidak bisa targetkan tahun ini berapa jumlah pengembangan teknologi kecuali ada anggaran yang sangat khusus, mandatory research. Sebelum ada mandatory, kami membuat skala prioritas saja," ujarnya.

Dia berharap penelitian yang menyasar pasar dan masayarakat secepatnya dilakukan, baik di bidang kesehatan maupun lainnya. Untuk kesehatan, selama ini memang konsumsi obat berasal dari impor. Untuk itu Nasir mendorong para peneliti agar berbasis biodiversity Indonesia, sehingga bahan baku obat tidak perlu lagi mengimpor.

Sebelumnya, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Linda Maura Sitanggang mengatakan dari 206 industri farmasi yang ada di Indonesia, mayoritas mengerjakan formulasi atau berada di hilir sebuah proses dan bukan memproduksi bahan baku. Sehingga kini mereka harus mulai mengarah ke hulu, yaitu menghasilkan bahan baku sendiri, jenis produk sendiri.

"Untuk ini ada paket kebijakan ekonomi 11 dimana transformasi akan kami ukur dari formulasi sampai berbasis riset. Akan ada bahan baku tertentu yang digunakan, dengan 4 jenis kelompok , yaitu bioparmaceutical, vaccine, herbal, active pharmaceutical ingredients (APIs) chemicals. Garam farmasi sendiri berbahan baku dari laut Indonesia, sehingga sangat memungkinkan untuk produksi dalam negeri ke depannya," ujar Linda. (Try/OL-5)