Pemerintah Harus Tangani KLB DBD Dengan Cepat

WABAH Demam Berdarah Dengue (DBD) belum juga reda memakan korban. Dikabarkan, satu ruang penuh di RSUD Depok berisi pasien DBD. Pemerintah dinilai belum serius menuntaskan penanganan dan pencegahan wabah penyakit yang cukup mematikan ini.

Amelia Anggraini, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, mengaku geram atas kejadian yang berulang ini. "Saya pikir, Kemenkes sebagai leading sektor kesehatan di pemerintah pusat, agar memberi perhatian terkait kondisi ini, dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan seluruh kabupaten dan kota untuk perang terhadap sumber penyebab penyakit DBD," tegasnya, Jumat (8/4).

Menurut Amel, KLB DBD memang sangat memperihatinkan. Apalagi tahun 2015 adalah tahun di mana siklus lima tahunan DBD di Indonesia terjadi. Tahun 2016 ternyata masih juga terjadi KLB DBD dibeberapa daerah.

Dia mengatakan, harusnya kejadian ini bisa ditangani oleh pemerintah dengan cepat. Karena menurutnya kapasitas pos anggaran Kemenkes relatif besar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak siapnya Kementerian, menurut Amel, juga didapatinya saat dia mengadakan kunjungan daerah. Dalam pemaparannya bahkan ada daerah yang alat pencegahan seperti mesin pengasap (fogging) saja sudah tidak dapat dipakai. Parahnya, bahkan di beberapa tempat, Ia mendapati alat fogging dalam kondisi rusak parah.

"Ironi lainnya yang saya temukan, di daerah itu seperti tidak punya perencanaan terpadu menghadapi dan menekan angka KLB DBD karena upaya preventif tidak sepenuhnya dilakukan secara serius. Terbukti seperti mesin alat foggingnya itu sudah rusak dan tidak ada alat baru," ungkapnya.

Bukan hanya masalah alat fogging, bahkan obat fogging pun masih merupakan barang langka. Amel mengaku heran dengan program kerja kementerian yang dia ketahui mengalokasikan dana yang tidak kecil untuk program pencegahan penyakit.

"Yang jelas jangan nanti ada KLB DBD muncul di media baru sibuk cari alat fogging, sibuk evaluasi kinerja bawahan, dan lain-lain. Atau setelah banyak masalah anggaran yang terbatas manjadi alat pembelaan. Hal ini menurut saya penting dirubah di budaya birokrasi kita," kembali Amel menegaskan. (OL-1)