Baru 60% Pemda Aktif Menerapkan Plastik Berbayar

PENERAPAN Gerakan Pengurangan Sampah Plastik melalui mekanisme plastik berbayar sudah melewati tahap penilaian evaluasi. Dalam laporan kasar, baru 60% dari 23 pemerintah daerah (Pemda) yang secara aktif menggenjot program ini, adapun 40% sisanya terkesan acuh terhadap program tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) R Sudirman kepada Media Indonesia, Selasa (5/4).

Dikatakan Sudirman, keaktifan Pemda sebagai inisiator plastik berbayar menjadi salah satu indikator dalam evaluasi yang dilakukan setiap satu bulan selama masa percobaan hingga Juni mendatang. Oleh karena itu, KLHK sudah melakukan komunikasi kepada Pemda yang pasif untuk kembali mengingat akan komitmen yang sudah ditandatangani.

"Pemda itu kan harusnya mengedukasi warga, menyebarkan leaflet dan memberikan pengertian mengenai tujuan dari program ini, bahkan ada kota aktif yang memberikan kantong belanja berkali pakai secara gratis kepada warganya," terang Sudirman.

Meski demikian, masih ada Pemda yang tidak aktif dalam program tersebut. Pemberlakuan plastik berbayar sudah dilakukan secara serentak di seluruh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang berada dalam 22 kota dan 1 provinsi proyek percontohan tersebut. Dengan demikian, Aprindo melalui gerai mereka menunjukkan dukungan terhadap program plastik berbayar tersebut secara penuh.

"Dan itu harus diapresiasi, secara keseluruhan, tidak ada masalah dari peritel," ucap Sudirman.

Bahkan, lanjut dia, KLHK meminta secara khusus agar jaringan Aprindo turut menyediakan pilihan berupa kardus kepada konsumen yang tidak mau membeli plastik, tapi lupa untuk membawa kantong belanja sendiri. Hal tersebut dikatakan Sudirman sudah dilakukan oleh beberapa gerai peritel yang menerapkan kantong plastik berbayar.

Meski secara resmi hasil evaluasi baru akan dibuka kepada publik dalam dua hari ke depan, Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira yang juga membantu dalam pelaksanaan evaluasi menyatakan terdapat kritik membangun dari masyarakat terhadap pelaksanaan plastik berbayar.

Salah satunya juga menyinggung mengenai peran Pemda dalam sosialisasi. Pasalnya, beberapa kasir dari ritel yang menerapkan kantong plastik berbayar menyatakan belum ada pengertian secara masif mengenai tujuan kantong plastik tidak gratis sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi sampah plastik.

"Rata-rata kasir masih menerima pertanyaan untuk apa plastik dibayar, dan ke mana uangnya," terang Tiza saat dihubungi secara terpisah.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih sebelumnya dalam kesempatan berbeda turut mengingatkan sektor industri untuk mendukung upaya pengurangan sampah plastik dengan plastik berbayar. Bahkan, pihaknya meminta agar industri plastik mulai melakukan diversifikasi produk mereka ke arah yang lebih ramah lingkungan.

"Di beberapa negara plastik sudah dilarang secara total, dan kita (Indonesia) belum, jadi harusnya mereka berinovasi kepada plastik ramah lingkungan," terangnya. (Ric/OL-5)