Mendikbud Ancam Penjual Kunci Jawaban

ISU kebocoran soal ujian nasional dari tahun ke tahun masih saja terjadi di tengah upaya pemerintah menerapkan prinsip integritas sekolah.

Dalam menyikapi hal itu, Mendikbud Anies Baswedan, kemarin, mengeluarkan ancaman hukum terhadap pihak-pihak termasuk kalangan bimbingan belajar yang mengiming-imingi siswa dengan berbagai kunci jawaban yang belum tentu kebenarannya karena tindakan itu dapat merusak proses pembelajaran.

Pantauan beberapa siswa di sejumlah sekolah mengaku mendapat jawaban soal UN dengan cara membeli secara saweran.

"Saya dan teman-teman saweran membeli jawaban UN senilai Rp150 ribu," ungkap seorang siswa SMAN 26 Jakarta yang tidak mau identitasnya ditulis. Namun, dia mengakui, jawaban tersebut tidak sesuai dengan soal yang ada.

Kabar beredarnya kunci jawaban UN juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur.

Kabupaten yang terletak tidak jauh dari Surabaya tersebut dikunjungi Mendikbud saat sidak UN kemarin.

Bahkan isu kebocoran soal melalui pesan singkat (SMS) tersebut terdengar oleh Anies Baswedan.

Kemendikbud pun sempat menurunkan tim ke Lamong-an untuk mengklarifikasi isu kebocoran soal UN.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Bambang Kustiono, isu kebocoran soal UN terjadi pada sistem paper based test.

Padahal, lanjut dia, lembar soal pada sistem tersebut ditempatkan di setiap polsek yang tersebar di 27 wilayah dan dijaga ketat.

"Jadi ini ulah orang-orang iseng," ujar Bambang.

Dalam menanggapi hal itu, Anies menyatakan telah membentuk tim investigasi, terma-suk terhadap laporan adanya oknum dari bimbel yang menawarkan kunci jawaban UN.

"Telah ada laporan yang masuk. Mereka menawarkan dan mengimingi pelajar kunci jawaban UN. Jika terbukti oleh tim investigasi, kami akan tindak secara hukum, individu maupun institusinya," tegas Anies didampingi Irjen Kemendikbud Daryanto dan Kapuspendik Kemendikbud Nizam di Jakarta, kemarin.

Anies kembali mengingatkan orangtua dan siswa agar tidak memercayai adanya bocoran kunci jawaban UN.

Nizam menambahkan secara umum pelaksanaan UN 2016 berjalan lancar, baik UNBK maupun UN pensil dan kertas (UNPK).

"UNPK secara umum juga lancar kalaupun ada kelas yang kekurangan naskah soal dan lembar jawaban dapat diatasi dari kelas lainnya," ujarnya.

UN di LP

Meski Kemendikbud menyatakan UN kini tidak lagi menjadi penentu kelulusan, semua siswa diwajibkan mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pusat, tak terkecuali siswa yang berada di lembaga pemasyarakatan (LP) karena kasus hukum.

Sebanyak 16 anak binaan LP anak pria di Kota Tangerang, Banten, kemarin, mengikuti UN tingkat SMA di ruang sekolah LP.

"Mayoritas di antara mereka tersandung kasus narkoba dan pelecehan seksual. Mereka mengikuti UN di hari pertama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tertib dan tekun," ujar Netty Saraswati, Kepala LP Anak Pria Kota Tangerang. Dia menambahkan anak binaannya itu akan mengikuti UN selama empat hari ke depan.

Demikian juga sebanyak enam siswa terpaksa mengikuti UN di Rutan Kelas 1 Kota Cirebon.

Mereka sejak pukul 07.30 WIB sudah berada di ruang sidang TPP menunggu soal UN datang.

Menurut Suharto, petugas Rutan Cirebon, keenam siswa itu rata-rata terjerat kasus kekerasan akibat terlibat geng motor. (Tim Media/H-1)