Komunikasi Publik Soal covid-19 Harus Diperkuat

KETUA Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Agung Laksamana mengatakan komunikasi publik terkait pencegahan dan penanganan covid 19 mulai dari 3M, 3T, hingga vaksinasi ke masyarakat luas harus digencarkan dari akar rumput. Ia menyebut, pola komunikasi yang sesuai diterapkan di masyarakat Indonesia yakni dengan cara komunikasi informal.

"Kita butuh informal leaders. Pemerintah sudah benar melibatkan publik figur untuk melakukan sosialisasi terkait vaksinasi. Tapi kita butuh sosok seperti mereka di skala lokal. Kita harus komunikasikan dari selebritis lokal dengan bahasa lokal juga," kata Agung dalam acara Focus Group Discussion Media Indonesia bertajuk Makna 3M, 3T dan Vaksin: Perspektif Kebijakan, Akademisi dan Praktisi Komunikasi, Sabtu (30/1).

Pasalnya, kata Agung, sebanyak 64% penduduk Indonesia tidak memiliki sosial media. Dengan dilibatkannya tokoh masyarakat berskala lokal, diharapkan masyarakat yang tidak terjangkau internet maupun sosial media memiliki pemahaman yang baik terkait informasi yang hendak disampaikan pemerintah.

"Satu lagi yang bisa menjadi media approach yang paling besar yaitu sinetron. Percaya atau tidak, masayrakat Indonesia sampai saat ini masih banyak nonton sinetron. Mungkin bisa disisipkan sosialisasi di sinetron. Karena mereka gak punya sosial media," bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Islam Erik Setiawan menekankan pentingnya komunikasi publik terkait covid-19 dengan melibatkan tokoh agama.

"Tokoh agama memiliki peran besar untuk memberikan informasi kepada masayrakat bahwa covid-19 bukanlah takdir yang harus diterima masyarakat tanpa melakukan ikhtiar. Ini sebuah musibah yang diterima kita dan ini jadi tanggung jawab kita semua, jangan hanya pemerintah yang menanggung. Kesadaran seperti itu harus dibangun secara kolektif dengan melibatkan tokoh agama," bebernya.

Erik melihat bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki tingkat religiusitas tinggi terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama yakni kelompok masyarakat yang berada dalam ruang penerimaan. Kelompok masyarakat tersebut menerima covid-19 sebagai musibah, dan mereka memiliki kesadaran bahwa virus tersebut dapat dihilangkan.

"Sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah seperti program vaksinasi, mereka bisa menerima," ujarnya.

Kedua, yakni kelompok masyarakat yang berada di ruang penolakan. Kelompok tersebut menganggap bahwa covid-19 merupakan takdir yang tidak bisa diubah, dan banyak mempertanyakan terkait kehalalan vaksin. Sehingga, kebijakan dari pemerintah akan ditolak mentah-mentah oleh kelompok tersebut.

Ketiga, yakni kelompok masyarakat yang berada di ruang keraguan, yang belum bisa menerima maupun menolak pandemi covid-19. "Kelompok ini juga menjadi tantangan tersendiri karena mereka ragu dan tidak bisa memberikan keputusan konkret. Untuk itu, peran tokoh agama menjadi penting dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat luas," ungkapnya. (OL-15)