Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial meluncurkan program Kewirausahaan Sosial atau Prokus, demi terwujudnya kemandirian ekonomi di keluarga. Dalam upaya pemberdayaan sosial ini, Prokus hadir di DKI Jakarta, dan Majalengka.
Tahun ini, Prokus memiliki target dapat merangkul 7.000 KPM, dengan bantuan modal Rp2 juta per KPM. Dan proses pemberdayaan ini tetap dilakukan sama, dengan pemberian bantuan sosial insentif modal usaha, inkubasi dan mentoring bisnis dan pendampingan sosial.
“Prokus itu yang menjadi sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi, dimana artinya mereka-mereka yang sudah lulus dari program PKH. Sehingga, ini dapat menjembatani PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha agar mereka dapat lebih berkembang,”kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto dalam keterangan resmi, Sabtu (30/1).
Ia menambahkan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya dapat bantuan modal usaha, namun juga mentoring. kPM ini pun nantinya akan terhubung dengan lembaga-lembaga permodalan seperti koperasi.
"Dalam pelakasanaannya, tidak hanya Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSiMU) namun juga adanya pendamping Inkubasi Mentoring Bisnis (IMB) dimana itu adalah cara Kementerian Sosial hadir dan membuat mereka mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), sudah dirasakan manfaatnya oleh Wiwi, KPM yang berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejak mengikuti Prokus, omzet jualan kue basahnya beranjak naik lantaran produknya bisa dijual ke pasar.
"Sebelum dapat bantuan usaha dari Kementerian Sosial, paling dijual di lingkungan sekitar, tapi setelah dapat bantuan, sekarang bisa sampai ke pasar-pasar,” jelasnya.
Manfaat yang sama juga dirasakan oleh Ida, penjual makanan kering, salah satunya camilan gapit. Ia mengatakan bantuannya susah diterima dan dipakai untuk menambah modal usaha dan membantu meringankan masalah keluarga.
"Terima kasih sebesar-besarnya untuk Kemensos. Saya sangat terbantu, meringankan beban dan penghasilan saya meningkat dari sebelumnya,” tambahnya.
Sebagai gambaran, omzet sebelum mendapat dapat bantuan 0 rupiah. Namun, setelah menerima Prokus, sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memulai kembali usahanya. "Per hari bisa dapat untung," terang Pipit, mentor Prokus yang mendampingi 30 KPM.
Selain dari dana APBN, Prokus juga akan didukung Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) kepada Penerima Manfaat non PKH. Dengan skema yang lebih fleksibel sesuai karakteristik dan kebutuhan PM, Prokus akan diterapkan kepada pilar-pilar sosial, seperti Karang Taruna atau Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memiliki rintisan usaha yang berhasil. Selain itu, dapat dijadikan model praktik terbaik (best practice), juga bisa direplikasi di tempat lain. (H-2)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved