Pengalihan Pendidikan Menengah Ke Provinsi Jalan Terus

KENDATI mencuat adanya keberatan dan penolakan tentang pengalihan pendidikan menengah tingkat SMA dan SMK dari Kabupaten dan Kota ke Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan proses tersebut akan terus berjalan. Pasalnya, pemerintah menjalankan perintah dan amanat undang-undang.

"Yang jelas, status kami melaksanakan amanat undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, kami kita tidak boleh berhenti walau ada pihak yang keberatan bahkan yang melakukan judical review UU tersebut. Jadi silakan saja mereka melakukan judicial review itu," tegas Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi di Kemendikbud, Jakarta, Selasa (29/3).

Didik menjawab hal itu terkait keberatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang meminta rencana pengalihan pendidikan menengah ditinjau ulang. Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Apeksi Sarimun Hadisaputra menyatakan, selain keberatan dengan kekhawatiran pengalihan tersebut tidak berjalan baik, Apeksi juga berencana melakukan judicial review.

Ia menambahkan, di satu sisi dapat memaklumi adanya keberatan tersebut karena semua proses pengalihan tersebut dalam persiapan guna menuntaskan pemberlakuannya sesuai UU 23 Tahun 2014 yakni pada awal 2017 nanti.

Namun, di sisi lain proses yang berjalan telah memasuki tahapan identifikasi meliputi personel, pendanaan, sarana prasarana dan dokumen (P3D). "Jadi jika ada pihak daerah kabupaten atau kota yang mengatakan masih kurangnya sosialisasi pengalihan pendidikan menengah ke provinsi itu tidak tepat sebab kami bersama kementerian lain khususnya Kemendagri telah berjalan lama melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah di tanah air melalui pertemuan regional," üngkap Didik.

Saat ditanya adanya kabupaten yang melakukan aksi demo dengan melibatkan ribuan pelajar menolak pengalihan pendidikan menengah itu, Didik pun sangat menyayangkan.

"Berdemo di alam demokrasi ya silakan saja, tapi jangan melibatkan pelajar apalagi saat jam belajar, karena mereka tidak dirugikan dalam proses ini. Justru anak-anak didik kita akan dilayani lebih baik dan terfokus di tingkat pendidikan menengah nantinya," pungkasnya. (Bay/OL-5)