Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro meminta Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mencari solusi penanganan dan pencegahan stunting.
"Balai ini harus selalu berupaya mencari solusi penanganan dini, pencegahan stunting, karena ini adalah masalah yang krusial," ungkapnya dalam keterangan resmi saat mengunjungi BPTBA di Yogyakarta, kemarin (18/12).
Menristek menyebutkan, ketika anak-anak masuk usia sekolah dan masuk ketegori stunting, mereka akan kesulitan mengikuti pelajaran. Sehingga, harus ada perhatian khusus selama proses belajar. Tidak hanya pada makanan, menurut Bambang, sanitasi, air bersih, dan pangan bergizi juga penting diperhatikan. BPTBA sebagai Pusat Unggulan Iptek sekaligus sebagai unit koordinator Prioritas Riset Nasional (PRN) bidang pengolahan makanan pun harus menjalankan tugas tersebut.
"Pangan lokal harus diberdayakan, difortifikasi alias diberikan tambahan asupan gizi yang cukup sesuai kebutuhan. Juga bagaimana agar cocok dikonsumsi dan mencegah stunting, serta disukai anak-anak," ujarnya.
Menristek juga meminta BPTBA untuk mendorong UMKM masih sangat sedikit untuk bisa naik kelas. Dengan keunggulan dan berdasarkan penelitian tentang teknologi bada LIPI tersebut menjadi harapan inovasi UMKM nasional.
Selain itu, Bambang berharap BPTBA LIPI dapat mengembangkan metode deteksi halal yang lebih cepat dan akurat. BPTBA dapat mengembangkan sumber daya hayati lokal seperti coklat ataupun bahan obat yang bisa diolah menjadi makanan.
Deputi bidang jasa Ilmiah LIPI Mego Pinandito mengungkapkan bahwa BPTBA adalah salah satu satuan kerja dari 40 unit kerja penelitian di LIPI yang secara khusus menangani bidang pangan. Terkait pangan, fokus BPTBA adalah meneliti, mengembangkan, dan mengaplikasikan teknologi untuk memanfaatkan bahan alam untuk pangan dan pakan.
"Bahan alam yang diproses tanpa menggunakan pengawet, tidak hanya tanaman yang ada di darat tetapi juga biota laut,” sambungnya.
Mego juga memberikan arahan kepada BPTBA untuk juga mengembangkan pangan berbahan organik. “Salah satu yang menjadi target renovasi laboratorium LIPI adalah mengembangkan pusat penelitian pengembangan produksi pangan dalam konteks halal,” pungkasnya.(H-1)
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang (Tangsel) melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berhasil membangun sebanyak 2.400 tangki septik untuk masyarakat dalam kurun waktu 2023- 2024.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons Gibran Rakabuming Raka yang blusukan ke wilayah Senen, Jakarta Pusat. Heru mengaku telah memberikan izin
Sekitar 6.000 rumah dari total 36 ribu rumah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masuk kategori tidak layak huni.
Program ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti sanitasi, stunting pada anak-anak, dan kurangnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan.
Forum WWF Ke-10 di Bali menyerukan agar pemerintah daerah dan sektor swasta lebih proaktif dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved