Rehabilitasi Lahan Dimulai

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan saat ini baru satu perusahaan, yang lahannya terbakar pada 2015 lalu, yang siap melakukan rehabilitasi lahan. Sementara itu, perusahaan lainnya masih menunggu proses pencabutan pembekuan izin terlebih dahulu.

Lahan yang terbakar itu berada dalam kawasan konsesi PT Korindo di Kalimantan Tengah. "Tim kami sudah mengadakan pembicaraan ke sana, dan melakukan pemetaan terhadap lahan tersebut," terang Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK Putera Pratama saat ditemui, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian LHK memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan. Rinciannya 3 perusahaan dikenai pencabutan izin, 16 terkena pembekuan izin, dan 4 mendapatkan paksaan pemerintah. Dari 16 perusahaan yang terkena pembekuan izin, 3 di antaranya dinyatakan telah diaktifkan kembali. Hingga saat ini proses penyelesaiaan sanksi administrasi terhadap korporasi lain masih berlangsung. "Mereka bisa diaktifkan kalau sudah bisa memenuhi persyaratan seperti sarana dan prasarana menangani kebakaran," tambah Putera.

Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan perusahaan itu, dikatakan Putera, menggunakan modal dari korporasi. Pemerintah memberikan waktu dua tahun untuk melihat keseriusan korporasi terhadap rehabilitasi yang dilakukan. Jika dalam dua tahun tidak terjadi perkembangan, pemerintah akan mengambil paksa lahan itu agar dikelola negara. "Tapi saya yakin kalau perusahaan pasti mau, selama ini justru mereka sudah bertanya kapan lahan mereka sudah bisa ditanam," imbuh Putera.

Pelaksanaan rehabilitasi itu juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi dan lokasi bekas terbakar. Pasalnya, penanganan terhadap lahan akan dilakukan berbeda. "Kalau dia di kubah gambut ya akan dikembalikan mendekati kondisi hutan alam," ucap Putera.

Tertolong
Pada kesempatan berbeda, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, MR Karliansyah, menyatakan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) secara tidak langsung turut menolong percepatan pemulihan kawasan gambut. Dengan adanya BRG, dana pemerintah yang digunakan untuk restorasi gambut juga akan bertambah lewat negara donor pada program-program BRG. Jika tidak demikian, Indonesia hanya akan berharap pada dana APBN dan butuh waktu hingga 62 tahun untuk merestorasi 2,5 juta hektare lahan gambut yang telah rusak.

Karliansyah juga menyatakan, untuk menjaga lahan gambut di masa mendatang, sistem peringatan dini di kawasan gambut tengah dirancang. Nantinya, beberapa alat sensor ditanamkan di tiap-tiap wilayah konsesi untuk memberikan gambaran mengenai kelembapan kawasan gambut. Ketika ada perubahan gambut menjadi sangat kering, gerak cepat dapat dilakukan ketimbang menunggu gambaran <>hotspot dari pencitraan satelit yang selama ini diandalkan.

"Untuk itu, Menteri LHK sedang menyiapkan surat kepada kepala daerah untuk membangun tim Restorasi Gambut Daerah yang akan bekerja di sana, salah satunya merancang alat tersebut," tukas Karliansyah. (H-1)