Penanganan Karhutla Dibenahi

PEMERINTAH tengah membangun sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara cepat. Direncanakan, posko penanggulangan karhutla dibangun di tingkat kecamatan atau kabupaten.

Hal tersebut dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta, kemarin.

Menurut Siti, penanganan karhutla tidak bisa terus-menerus dilakukan dengan model seperti saat ini. Penanganan harus didukung sistem yang kuat. Penanganan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, dan pemerintah daerah saat ini sudah baik, ditandai dengan penurunan titik panas (hot spot) secara signifikan.

"Itu menunjukkan manajemen operasional di lapangan dijalankan. Namun, akan sulit kalau cara penyelesaiannya terus-menerus cara seperti ini. Karena itu, tidak ada cara lain, kita harus membangun sistemnya," ujar Siti.

Pemantauan titik api, lanjut dia, saat ini sudah baik karena dimonitor langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Kementerian LHK. Namun, hasil pemantauan tersebut sebatas menunjukkan indikasi terjadi kebakaran hutan tanpa penanganan yang optimal.

"Itu baru memberikan indikasi-indikasi hot spot. Sistemnya belum bekerja benar di lapangan, sampai penanganannya kalau ada api akan seperti apa. Nah ini yang kita bahas tadi bahwa dengan monitoring itu seperti apa (tindak lanjut penanganan) di provinsi, di kabupaten."

Pemerintah, lanjut Siti, tengah mempertimbangkan apakah akan membuat posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan atau kabupaten. "Selain itu, pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada desa dalam hal penanggulangan karhutla."

Masalah perizinan
Terkait dengan pengelolaan hutan, data koordinasi dan supervsi bidang mineral dan batu bara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 379 izin usaha pertambang­an yang telah diterbitkan di dalam kawasan lindung di 31 provinsi. Izin tersebut berada di kawasan hutan seluas 1,37 juta hektare.

"Dalam waktu dekat kami akan mengunjungi gubernur dan bupati yang belum juga melakukan tindakan atas rekomendasi pembenahan izin yang kami keluarkan," terang Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui dalam rapat koordinasi evaluasi tiga tahun implementasi Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Kunjungan tersebut, lanjut Pahala, untuk menemukan masalah yang terjadi di daerah. Provinsi yang diberi surat rekomendasi pencabutan izin yang tumpang tindih berkilah belum dapat melakukannya karena menunggu data dari kabupaten.

Menurut rencana, kabupaten pertama yang akan disasar ialah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. "Saat ini baru mereka yang sudah sediakan waktu. Kami mau lihat kesulitan mereka di mana," imbuh Pahala. (Ant/H-4)

richaldo@mediaindonesia.com