Pemerintah Susun Big Data Pariwisata

PEMERINTAH akan menyusun big data yang merangkum data dari berbagai instansi yang terkait dengan pariwi-sata. Itu dilakukan agar data pariwisata bisa terintegrasi.

"Selama ini kami masih berperan sebagai data user, bukan sebagai data collection. Itu membuat proses jadi lebih lama karena tiap action harus kembali meminta dan menunggu data pihak lain," ujar Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I Gde Pitana di Jakarta, Kamis (17/3).

Ia menjelaskan pada big data akan terdapat data jumlah wisatawan, agenda acara daerah, lokasi, dan keterangannya.

"Kami akan mengambil seluruh data dari banyak sumber seperti BPS, imigrasi, hingga pos lintas batas."

Ia berharap langkah itu bisa membantu menentukan strategi promosi wisata dengan lebih tepat dan maksimal di tiap daerah.

"Kami menargetkan data ini mulai dikumpulkan pada bulan depan, agar bisa membantu target kunjungan wisatawan pada 2019," pungkas Pitana.

Asdep Pengembangan Pariwisata Asia Tenggara Kemenpar Rizki Handayani menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan promosi wisata di wilayah perbatasan untuk mencapai target kunjungan wisatawan.

Secara terpisah, Ketua Gabungan Perusahaan Permukiman, Perumahan, Kawasan Industri dan Pariwisata (Gaperkip) Achyarudin Yusuf mengingatkan untuk mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20 juta, serta pergerakan wisatawan Nusantara lebih dari 290 juta, pemerintah perlu menggandeng berbagai asosiasi sebagai mitra kerja, termasuk Gaperkip.

"Kehadiran Gaperkip perlu di tengah pertumbuhan industri perumahaan pariwi-sata. Termasuk membahas standardisasi dan kualifikasi keahlian pelaku jasa konstruksi pada pariwisata, agar bangunan dan desain yang dirancang memiliki daya tarik bagi wisatawan," papar Achyarudin pada seminar Revolusi mental jasa konstruksi dan pencanangan pendirian Gaperkip.