Reformasi Agraria Wilayah Adat

PEMERINTAH menilai penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat tidak bisa diselesaikan satu kementerian/lembaga saja. Oleh karena itu, demi menjamin kementerian/lembaga saling bekerja sama, perintah dan koordinasi akan dilakukan kantor staf presiden.

"Salah satu program yang akan dilaksanakan yakni reformasi agraria. Rencana sedang dibangun, implementasinya tahun 2017 sampai 2019," terang Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman saat ditemui dalam peluncuran hasil inquiry (penyelidikan) nasional hak masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan, di Jakarta, kemarin (Rabu, 16/3).

Tugas reformasi agraria, lanjut Fauzi, adalah mendistribusikan kembali penguasaan lahan, termasuk salah satunya penguasaan lahan masyarakat adat.

Pasalnya, selama ini, kasus masyarakat adat yang diusir dari hutan karena adanya izin dari wilayah tersebut kerap terjadi, termasuk salah satu dari 40 kasus yang diselidiki Komnas HAM.

Oleh karena itu, nantinya reformasi agraria akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Satuan Tugas Masyarakat Adat yang saat ini prosesnya tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden RI Joko Widodo.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam kesempatan yang sama meminta pemerintah agar segera membentuk Satgas Masyarakat Adat. Pasalnya, langkah ini akan memperbaiki hubungan negara dengan masyarakat adat yang selama ini sulit mendapat pengakuan.

"Kalau satgas sudah dibentuk, kita tinggal duduk untuk membahas RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat," terang Abdon. RUU tersebut, sebetulnya pernah masuk Program Legislasi Nasional 2013.

Rentan korupsi
Turut hadir pada acara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Basaria mengatakan berdasarkan kajian KPK, masalah masyarakat adat juga tak lepas dari tindak korupsi.

"Pada 2012, kami temukan potensi (korupsi) Rp22 miliar untuk setiap proses perizinan di sektor kehutanan. Sementara 2015, hilangnya hutan akibat administrasi yang buruk menyebabkan kerugian hingga Rp8 triliun," papar Basaria.

Ratusan sumur bor
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan di saat musim kemarau, warga Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, membuat 400 sumur bor di 400 titik rawan kebakaran hutan di sekitar desa mereka. Menurut Januminro Bunsal, tokoh Desa Tumbang Nusa, saat ini ia bersama warga sudah membuat 89 dari 400 sumur yang direncanakan.

"Karena dana pembuatanya tergolong mahal, kami baru mampu membuat 89 sumur bor sambil menungu bila ada donatur," ujar PNS di Pemerintah Kota Palangkaraya itu. Satu sumur bor sedalam 20 meter memerlukan 6 batang pipa paralon dengan total biaya Rp1,5 juta.

Di lain hal, Polda Riau menetapkan 41 tersangka pembakar hutan dan lahan dari pengembangan 33 kasus pembakaran lahan di seluruh Riau. "Mereka semua petani," ungkap Kabid Humas Polda Riau AKB Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, kemarin.(RK/SSS/H-2)