Sebagian Dana Desa untuk Lahan Gambut

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Luhut Pandjaitan memprioritaskan sebagian dana desa dialokasikan untuk program restorasi gambut. Dana tersebut bisa dimasukkan sistem reward and punishment bagi desa dengan ukuran keberhasilan upaya masyarakat menjaga lahan gambut dari kebakaran.

"Alokasi dana desa ditingkatkan dari Rp20,8 triliun di 2015 menjadi Rp46,9 triliun di 2016. Dana ini bisa dimanfaatkan masuk jadi insentif desa bebas kebakaran hutan dan lahan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan, di Jakarta, kemarin (Senin, 14/3).

Rapat ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, dan sejumlah kepala daerah yang lahan gambutnya rentan terbakar.

Pemerintah menargetkan merestorasi lahan yang terbakar seluas 2-2,5 juta hektare (ha) pada 2016-2020. Tahun ini target tersebut harus terpenuhi 30%, atau seluas 600 ribu ha. Luhut juga menegaskan akan menertibkan daerah yang kanal bersekatnya tidak sesuai aturan.

"Pembuatan kanal bersekat ditujukan untuk menjaga agar tanah gambut dapat terus memiliki kandungan air yang cukup. Dengan kandungan air yang cukup, kebakaran di lahan gambut dapat dihindari. Dari observasi pada karhutla 2015, masih banyak kanal di area gambut tidak dilengkapi sekat sehingga pada musim kemarau, kanal justru mengeringkan air di lahan gambut," tukas Luhut.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan rapat kordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan ahli ini wujud tekad pemerintah untuk menghentikan kabut asap.

"Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain melalui Inpres nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kesiapan akan revisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, serta Surat Menteri LHK S661/2015 untuk operasional berdasarkan arahan Presiden agar tidak ada izin baru, tidak ada land clearing, dan lakukan canal blocking untuk mencegah kebakaran lahan," ujar Siti.

Sementara itu, Kepala BRG Nazir menerangkan teknologi berbasis riset terus dibangun pemerintah untuk menjaga lahan gambut yang terdegradasi tetap basah sepanjang tahun. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan teknologi Jepang, sensory data transmission service assisted by midori engineering (Sesame).

"Kita berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar melihat pantauan perkembangan gambut secara akurat dan seragam," ujarnya.

Teknologi ini berfungsi memantau kadar air lahan gambut sehingga sebelum tersulut api, lahan bisa segera dibasahi. "Yang terpenting, saat datang lagi kemarau, air tidak akan surut jauh dan gambut akan tetap basah," tukas Nazir.

17 titik api
Di lain hal, kemarin, sebanyak 17 titik api ditemukan di Sumatra. Empat titik terdapat di Sumatra Utara, Kepulauan Riau (5), dan Riau (8).

Demikian menurut Kepala Bidang Informatika Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, Giotto Sormin. Giotto mengatakan titik api ditemukan berdasarkan data modis Satelit Terra-Aqua per 14 Maret 2016.(JH/LN/H-2)