Sinergi dari Hulu ke Hilir Cegah Api

BENCANA kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terlepas dari persoalan ekonomi yang membelit masyarakat. Kendati praktik pemanfaatan lahan, terutama dalam skala kecil sudah berlangsung sejak lama, tetapi kebakaran hutan dan gambut diyakini lantaran buruknya perencanaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui pemanfaatan hutan dan gambut seharusnya dilakukan lestari dengan mengesampingkan laba semata-mata.

“Oleh karena itu, harus di-manage sedemikian rupa,” kata Arsyad yang menjadi salah seorang narasumber dalam diskusi kelompok terfokus bertema Pengelolaan lahan gambut lestari untuk meminimalisasi titik api 2016 di kantor Media Group, 1 Maret lalu.

Apalagi, warga mudah sekali silau oleh iming-iming pihak tertentu yang ingin menguasai lahan. Seperti pemaparan pakar tata kelola air dan hidrologi dari Universitas Sriwijaya Momon Imanudin. “Diberi uang sedikit saja, ia (masyarakat) mau untuk itu (membakar gambut).”

Problem ekonomi yang dialami warga masyarakat sekitar hutan tersebut tecermin dari hasil kuantitatif diskusi kelompok terfokus. Dari total 31 narasumber dari beragam profesi, 60%-nya menilai keterbatasan sumber ekonomi sebagai problem prioritas dalam pengelolaan gambut.

Oleh karena itu, sekitar 76% para pakar dan praktisi mengajukan pola hutan rakyat sebagai solusi untuk menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Adapun 19% narasumber memandang perlu disediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Trisia Megawati menilai pengusaha dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk mencegah kebakaran dan melestarikan hutan.

Menurut Trisia, pengusaha harus memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat. “Kalau hanya menuntut warga peduli lingkungan tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan mereka itu sulit. Warga perlu diberdayakan agar peduli lingkungan.”

Pada sisi lain, para narasumber juga menilai pengelolaan lahan gambut akan lebih efektif jika memerhatikan kearifan lokal. Sebanyak 78% narasumber menilai pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat menjadi solusi untuk mengangkat kearifan lokal tersebut.

Langkah tersebut diikuti dengan solusi pendampingan masyarakat untuk menjalankan kearifan lokal sesuai konteks kekinian (17%) dan komunikasi secara masif tentang bahaya pembakaran hutan (4%).

“Keha diran pendamping di tingkat lokal sangat penting. Dia hadir untuk mendengarkan aspirasi warga,” ujar Director of Sustainability Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Petrus Gunarso.

Sebanyak 75% peserta diskusi kelompok terfokus menilai konservasi lahan gambut yang belum dikelola sebagai solusi membenahi tata ruang. Langkah diikuti pemetaan lahan gambut nasional (19%). “Perlu pemetaan dengan skala lebih agar dapat diprediksi mana lahan yang direstorasi sesuai fungsi ekologi, sosial, dan pemanfaatan di dalam tata ruang provinsi,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Untuk mengantisipasi kebakaran akibat tidak berjalannya sistem pencegahan dini, mayoritas narasumber (75%) menilai pengelolaan gambut dengan pendekatan lanskap menjadi solusi utama. Lalu, diikuti jalur komando deteksi titik api (20%) dan pengembangan teknologi sistem peringatan (4%).

Tindakan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi, masyarakat, dan penegak hukum dinilai sebagai keniscayaan. Pemikiran ini muncul karena lahan gambut, menurut narasumber, harus dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. “Dalam tata kelola hutan, semua harus bersinergi untuk membangun,” tandas Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Hal yang sama juga disampaikan oleh akademisi dari Universitas Ga djah Mada Azwar Maas. “Langkah ke depan harus sinergis agar kita siap siaga mencegah kebakaran.”

Tidak ketinggalan, peserta diskusi menilai aspek perencanaan yang komprehensif dan cepatnya pendanaan menghindarkan kita dari keterlambatan mengantisipasi kebakaran. (Dhk/X-4)