Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir menyatakan publikasi penelitian di Indonesia masih amat sedikit yang terindeks pada Scopus.
"Berdasarkan data Kemenristek Dikti, ada 5.500 penelitian yang sudah terindeks dalam Scopus. Sementara itu, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mencatat ada sekitar 9.200. Jumlah itu amat berbanding jauh dengan jumlah penduduk dan dosen yang mencapai 120 ribu dosen," papar Nasir dalam Rapat Kerja (Raker) LIPI Tahun 2016, di Jakarta, kemarin.
Menurut Nasir, itu bisa terjadi antara lain karena banyak penelitian yang belum tercatat dengan baik. Dengan kata lain, Indonesia tidak memiliki wadah untuk merekam hasil-hasil penelitian. "Peneliti masih berlomba-lomba meng-input hasil riset pada jurnal internasional seperti Scopus. Kita butuh wadah publik riset yang juga diakui internasional."
Selain itu, minimnya publikasi disebabkan tidak banyak hasil riset peneliti yang inovatif dapat dipakai. Mayoritas hanya berhenti sampai tahap kontribusi pada ilmu pengetahuan.
Di sisi lain, teknologi yang digunakan pada mayoritas hasil penelitian inovasi, saat diaplikasikan serta didistribusikan, sudah ketinggalan zaman. "Karena itu, ke depan, kita ingin Indonesia punya wadah riset dengan mengedepankan riset inovatif, terkini, dan memberikan manfaat pada masyarakat," pungkas Nasir.
Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain menambahkan, minimnya publikasi riset di Indonesia sering terhambat bukan pada proses riset, melainkan justru pada administrasi.
Menurutnya, seharusnya administrasi lembaga riset diperlakukan berbeda atau memiliki karakteristik tersendiri karena tidak dapat dikejar waktu, yang tentunya akan berkaitan dengan pembiayaan.
"Selama ini kebijakan keuangan merepotkan peneliti. Terlebih, dalam skema pendanaan dan pertanggungjawaban, dana perjalanan masuk dana penelitian sehingga membatasi gerak kebutuhan peneliti. Ini yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah," tutup Iskandar. (Try/H-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved