Kabut Asap Jangan Terulang

KEBAKARAN hutan dan lahan mulai terjadi kembali di Riau. Pemerintah daerah (pemda) setempat diminta sigap mengantisipasi agar bencana kabut asap yang telah berlangsung 18 tahun terakhir di daerah itu tidak terulang tahun ini.

"Kita tidak mau lagi ada kabut asap dari kebakaran lahan seperti 2015 lalu. Jadi, daerah harus mendeteksi mulai dini segala potensi kebakaran hutan dan lahan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan arahan pada para pimpinan daerah, aparat hukum dan keamanan, dan aparatur pemerintah di Riau, kemarin.

Luhut menjelaskan pihaknya mendapat laporan bahwa kebakaran hutan dan lahan sudah mulai melanda Riau saat ini. Kebakaran itu terjadi di Kota Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti dengan luas diperkirakan mencapai 225 hektare.

Bahkan, dua kabupaten yakni Bengkalis dan Kepulauan Meranti telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

"Saya dengar laporan tentang kebakaran lahan yang terjadi di Dumai. TNI dan Polri cepat mengatasi untuk memadamkannya," jelas Luhut.

Selain di Riau, lanjutnya, kebakaran hutan dan lahan juga sedang melanda Kalimantan Timur. Ia pun meminta semua instansi terkait bertindak cepat untuk mengatasinya.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, pada pukul 16.00 WIB kemarin terdeteksi 5 titik panas indikator kebakaran hutan dan lahan di Sumatra. "Semuanya berada di Kabupaten Bengkalis, Riau," ungkap Kepala BMKG Pekanbaru Sugarin.

Secara terpisah, Kepala BMKG Andy Eka Satya menyatakan beberapa daerah seperti Riau dan Kalimantan Utara memang tengah memasuki fase pertama musim kemarau. Sebab, kedua wilayah itu berciri hujan ekuatorial yang memiliki dua fase kemarau yang terpisah.

"Saat ini potensi terjadinya kebakaran memang harus sudah diwaspadai di daerah berciri hujan ekuatorial," ujar Andi.

Berbasis masyarakat
Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengatakan upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Dalam hal ini masyarakat merupakan unsur penindak awal dalam setiap kejadian bencana," kata Willem di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan di daerah rawan kebakaran, masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif dalam pencegahan. Untuk itu, kemampuan mereka harus diperkuat. Penguatan itu meliputi peningkatan kemampuan dalam pengorganisasian, pemahaman terhadap risiko bencana, dan pencegahan.

"Selain itu, melakukan pengembangan komando kendali tingkat desa sampai nasional sehingga upaya pencegahan dari masyarakat dapat terencana, terkoordinasi, terpadu, dan terukur."

Menurutnya, konsep itu dibangun atas dasar pengalaman penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dilaksanakan oleh pemda, LSM, dan perusahaan. (Pro/Ant/H-3)

rudi@mediaindonesia.com