Informasi Harus Akrab ke Publik

PENYAMPAIAN informasi kepada publik yang dilakukan kementerian dan lembaga negara dirasa belum cukup untuk merangkul masyarakat agar mengetahui dan memahami isu-isu prioritas yang sedang ditangani pemerintah.

Hal itu dirasakan dari tidak sedikit kebijakan pemerintah baik berupa dokumen maupun informasi yang disampaikan kementerian/lembaga kurang dapat diterima masyarakat.

Menurut Direktur Pengolahan dan Penyediaan Informasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Siti Meiningsih, kondisi itu bisa diatasi dengan cara, salah satunya, melibatkan perguruan untuk membagi pengetahuan.

"Di perguruan tinggi menciptakan public awareness dan belajar dalam mengolah konten informasi melalui media sosial, yang jauh lebih akrab di masyarakat," ujarnya dalam workshop Konten Informasi Digital di Universitas Multimedia Indonesia, Banten, Senin (29/2).

Workshop tersebut merupakan satu dari sembilan seri dan akan dilakukan Kemenkominfo di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Setiap seri memiliki satu isu besar program prioritas pemerintah, seperti maritim, energi, pangan, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, reformasi birokrasi, penanggulangan kemiskinan, dan melibatkan total sembilan perguruan tinggi.

Kemarin, isu mengenai infrastruktur disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H Sumadilaga.

Dari data-data yang diberikan kementerian/ lembaga, para peserta workshop dimintai komitmen mereka untuk menghasilkan infografik yang lebih baik mengenai komunikasi pemerintah.

Kasubdit Informasi Perekonomian Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Gunarjo mengatakan, dalam tiap seri, peserta yang terbentuk dalam beberapa grup akan berlomba menyebarkan hasil kerja mereka di media sosial. "Selain berlomba, yang terpenting ialah banyak orang lain yang turut mendapatkan informasi isu pemerintah."(Try/H-1)