Kemenkes Buka Pintu Dialog Bagi Dokter

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) membuka pintu dialog bagi para dokter yang tidak puas dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari urun rembug tersebut diharapkan ditemukan sejumlah solusi untuk meningkatkan kualitas JKN.

“Kalau organisasi profesi (dokter) tidak puas dengan JKN, Kemenkes membuka pintu untuk dialog,” sebut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Donald Pardede, Senin (29/2).

Menurut Donald, ketidakpuasan dokter akan JKN bisa disebabkan sejumlah faktor. Bisa memang sistemnya perlu disempurnakan, atau bisa jadi sosialisasi yang diberikan masih kurang ditangkap dokter.

Dia mencontohkan, tuntutan soal kurangnya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang kurang sampai tidak meratanya distribusi dokter, memang diakui ada. Namun, pemerintah tidak diam berpangku tangan. Saat ini upaya perbaikan dan peningkatan kualitas puskesmas terus dilakukan.

Demikian pula dengan sebaran dokter. Saat ini Kemenkes memiliki sejumlah program untuk memerluas distibusi dokter. Misalnya program intership dan Nusantara Sehat.

Berkenaan dengan rendahnya biaya layanan dalam sistem Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs), menurut Donald, itu tergantung dari cara melihatnya. Selain itu, secara berkala besaran tarif di Ina-CBGs selalu diperbaharui.

Sebelumnya, ratusan dokter dari Dokter Indonesia Bersatu (DIB) berunjuk rasa di depan Istana Negara meminta ada reformasi di dalam JKN. Dr. Ronny A.A. Mawengkang, mewakili rekannya menyatakan sejumlah keluhan terkait JKN.

Diantaranya fasilitas di FKTP yang tidak memadai, kurangnya jumlah dokter di daerah dan sebagainya. Faktor-faktor itu, menurut dia, membebani tugas dokter yang harus menghadapi membludaknya pasien.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga mengeluarkan keluhan serupa tentang JKN. Ketua Bidang Advokasi dan Monev Terapan JKN PB IDI, Prasetyo Widhi Buwono mengkritisi perihal sering kosongnya ketersedian obat dan alat kesehatan di FKTP.

Di samping sering kosong, keberadaan jenis obat yang di Fornas dinilai sering tidak lengkap. Jenis produk yang tidak lengkap terdapat pada jenis obat antibiotik dan obat-obatan untuk penyakit kronis. Misalnya, obat diabetes dibutuhkan 5 jenis, yang disediakan Fornas hanya 3 jenis.

Kerap kosong dan tidak lengkapnya obat membuat FKTP dan RS terpaksa membeli obat di luar dengan harga normal. Hal ini tentu memberatkan keuangan sarana kesehatan dan merugikan peserta.

Selain itu, beban kerja dokter di FKTP untuk melayani pasien peserta JKN dinilai sangat berat. Dia mencontohkan, sejak JKN bergulir, rata-rata dokter di Puskesmas harus melayani 80 pasien per hari. Jumlah ini, menurut Prasetyo, sudah tidak ideal. “Untuk menghasilkan diagnosa yang baik, maksimal dokter hanya mendiagnosa 40 pasien per hari,” tambah dia. (OL-2)