Komando Penanganan Bencana di Kepala Daerah

BADAN SAR Nasional (Basarnas) memberikan penghargaan berupa Warga Kehormatan kepada 34 gubernur di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut sekaligus sebagai simbol komando penanggulangan musibah bencana maupun kecelakaan di daerah, terutama Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Ini saya berikan atas seizin TNI dan Polri, harapannya, akan hadir leadership di lapangan supaya efektif kerja kita," terang Kepala Basarnas F Henry Bambang Sulistyo seusai memberikan penghargaan tersebut di Jakarta, Minggu (28/2).

Wilayah Indonesia, lanjut Sulistyo, terbagi oleh provinsi. Oleh karena itu, menggerakan kepala dari Gubernur merupakan hal yang dinilai tepat. Terlebih, dengan penanganan bencana selalu melibatkan sumber daya di daerah. Pemberian penghargaan tersebut juga sebagai bagian dari perayaan Ulang Tahun ke-44 Basarnas.

Selain itu, Sulistyo juga menilai terdapat empat komponen penting lainnya yang perlu disinergikan. "Ada Polri, TNI, kami (Basarnas), dan relawan. Ini kunci penting dalam penanganan bencana kebakaran yang tahun ini diminta oleh Presiden untuk tidak terjadi," papar dia.

Menurut Sulistyo, penanganan musibah pada 2015 lalu menunjukan perbaikan dalam sinergi antarsegala aspek. Karena itu, yang diperlukan pada saat ini adalah penguatan komando. "Ya lewat kepala daerah itu sendiri," imbuh Sulistyo.

Meskipun demikian, Sulistyo mengingatkan kembali tugas Basarnas hanya akan dilakukan sebagai tindakan responsif. Sementara untuk penanganan pra-bencana terdapat di daerah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei yang turut menghadiri upacara perayaan ulang tahun ke-44 Basarnas tersebut turut menilai pentingnya satu komando dalam penanganan bencana. Menurutnya, semua itu dilakukan di daerah.

"Kami di level nasional hanya bantu dalam pengadaan peralatan yang tidak dimiliki daerah, hanya bersifat back-up saja," terang WIllem.

Karena itu, lanjut Willem, dengan adanya komando yang yang terpadu, koordinasi dapat dijalankan dengan jelas.

Lebih jauh, Willem menyatakan pendanaan Karhutla tahun ini tidak hanya dilakukan oleh BNPB saja. Daerah serta dunia usaha juga harus mengalokasikan pendanaan secara khusus.

"Jadi ada empat komponen sebenarnya untuk pendanaan. Ada di Daerah, Dunia Usaha, Donor (Negara Luar), serta Kementerian/Lembaga yang salah satunya adalah BNPB," tambah Willem. (OL-2)