Daerah Wajib Petakan Potensi Bencana

PENANGANAN bencana di daerah harus terintegrasi dan dikerjakan secara bergotong-royong oleh semua pihak. Karena itu, semua pemerintah daerah (pemda) diwajibkan untuk memetakan dan mendata seluruh potensi bencana di daerah mereka.

"Jangan tunggu ada bencana baru kita bergerak. Harus ada langkah-langkah antisipasi atas bencana yang akan terjadi," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat menjadi keynote speaker pada Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2016 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Rabu (23/2).

Turut hadir dalam rakornas yang digelar dua hari tersebut, yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan 3.000 peserta dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pejabat pimpinan daerah, serta pejabat instansi terkait.

Puan pun mengingatkan Kepala BNPB Willem Rampangilei agar penanggulangan bencana di daerah oleh BPBD tak hanya dilakukan ketika ada pejabat datang meninjau daerah itu.

"BNPB dan BPBD harus memastikan selalu ada di lokasi bencana hingga seluruh pekerjaannya selesai. Untuk itu, bagi kabupaten dan kota yang belum memiliki BPBD, segera membentuknya," pungkas Puan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan, untuk mengantisipasi risiko bencana yang terjadi di daerah, BNPB secara terpadu akan memanfaatkan pihak swasta, terutama pada korporasi-korporasi di wilayah rawan bencana.

"Contohnya pada kasus kebakaran tahun lalu, jika ada koordinasi kuat, kita bisa atasi bencana bersama-sama," ungkap Willem.

Selain itu, BNPB juga akan meningkatkan kapasitas ketangguhan masyarakat ketika menghadapi bencana. Pasalnya, berdasarkan data, 33% masyarakat selamat dari bencana lantaran kapasitas mereka.

"Dengan berbagai upaya itu, dari 136 kabupaten/kota prioritas yang memiliki risiko bencana, kami menargetkan risiko bencana pada daerah-daerah itu berkurang hingga 30% pada 2019," pungkas Willem.

Perkuat koordinasi
Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyampaikan, berdasarkan pengalaman, kelemahanan penanganan bencana alam di Indonesia terjadi karena kurangnya koordinasi.

"Koordinasi ini memang mudah diucapkan, tetapi sulit dipraktikkan. Namun, ketika penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) tahun lalu, koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan semua unsur lainnya sudah berjalan dengan baik. Ke depan, peringatan dini, penegakan hukum, mitigasi, serta rehabilitasi harus diperkuat," tutur Luhut.

Luhut pun berharap BNPB dan BPBD bisa melaksanakan penanggulangan bencana dengan memperkuat koordinasi dan komando agar target mengurangi indeks risiko bencana di 136 kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memandang perlu ada perubahan perilaku pada masyarakat agar pola hidup mereka tidak merugikan lingkungan sekitarnya.

"Selain bencana yang disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang berada di wilayah ring of fire, perilaku masyarakat turut memengaruhi timbulnya bencana. Jadi, antisipasi bencana dimulai juga dari manusia pada lingkungannya," tutup Nila.(H-2)