Penerima Hibah Harus Ada Target Pembinaan

KALANGAN perguruan tinggi tidak keberatan atas upaya pemerintah yang memprioritaskan perguruan tinggi swasta (PTS) yang berada pada kelompok atau cluster 4 dan 5 untuk diberi hibah senilai total Rp50 miliar.

"Sasaran itu sudah tepat, apalagi yang diprioritaskan PTS yang pernah dinonaktifkan pemerintah karena jumlah mahasiswa yang terus merosot tajam,'' tutur Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar kepada Media Indonesia, kemarin. Namun, dana hibah itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendongkrak kemampuan PTS. Selain itu, PTS yang mendapat hibah nantinya tidak melulu hanya mengandalkan hibah. "PTS harus fokus untuk terus meningkatkan mutu,'' ujar Musni. Sebelumnya, Kemenristek dan Dikti mengalokasikan dana hibah senilai Rp50 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk membina lebih dari 2.000 PTS yang termasuk kelompok atau cluster 4 dan 5.

Mereka yang masuk cluster 4 dan 5 di antaranya 104 PTS dari total 243 PTS yang diberi sanksi nonaktif lantaran melanggar aturan, tapi kini sudah aktif kembali.

Rektor Universitas Jember M Hasan mengutarakan PTS yang masuk daftar prioritas harus ada target pembinaan, seperti harus mampu meningkatkan akreditasi setelah dibina.

"Output pembinaan setiap perguruan tinggi pasti berbeda. Jadi, dilihat mana yang memang benar-benar urgent,'' tukasnya. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab, menyatakan dana hibah yang diberikan sebaiknya dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan yang ada ketika dinonaktifkan.

"Uang itu tidak boleh dijadikan kompensasi yang seakan-akan jadi solusi penyebab PTS dinonaktifkan. Namun, dilihat, kalau kurang SDM (sumber daya manusia)-nya, itu yang diperbaiki," tutur Rochmat.

Sementara itu, pakar pendidikan Arief Rachman meminta pemerintah agar mempertimbangkan hibah itu untuk perguruan tinggi yang notabene berada di daerah daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal). "Sebab, mereka betul-betul memerlukan hibah sehingga mesti dibantu," pungkas Arief.