Mendikbud Minta Jajarannya Ubah Mental Birokrat

MENTALITAS birokrasi yang selama ini terkesan miring dan lebih identik berjiwa ingin dilayani ketimbang melayani, harus diubah menjadi jiwa yang mampu melayani sehingga publik menjadi aman dan nyaman.

"Saya berharap pelayanan kepada publik atau masyarakat dapat dilayani dengan sebaik baiknya.Kita ubah mentalitas kita menjadi melayani dan masyarakat yang datang merasa bersyukur dan bahagia atas pelayanan kita," kata Mendikbud Anies Baswedan pada pengarahan Rapat Koordinasi (Rakor) Informasi dan Layanan Masyarakat yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) di Jakarta, Kamis (18/2).

Anies juga meminta jajaran pelayanan kehumasan dan komunikasi publik tidak menunda nunda penyelesaian masalah yang dilaporkan publik ke Kemendikbud. "Laporan pengaduan masyarakat jangan ditunda tunda segera selesaikan sesegera mungkin," cetusnya.

Ia menambahkan sejak 15 tahun desentralisasi pendidikan berjalan masih kurang informasi dan kesadaran publik bahwa masalah pendidikan sejatinya terkonsentrasi juga ke daerah daerah di era otonomi daerah. "Nah,hal ini kurang terkomunikasikan dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat sehingga masalah pendidikan di daerah masih kerap ditanyakan pada pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi pada laporan acara Rakor menegaskan saat ini tuntutan akan layanan informasi dan layanan masyarakat semakin meningkat. Sebab itu, Kemendikbud harus terus berbenah diri.
"Fungsi humas jangan lagi hanya menjadi pemadam kebakaran semata tetapi harus membangun image positif di mata para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan," tegas Didik Suhardi.

Ia menjelaskan salah satu cara yang sudah dikembangkan Kemendikbud dalam memberikan layanan masyarakat dengan membangun Unit Layanan Terpadu (ULT) yang diluncurkan April 2015. Dikatakan hingga akhir 2015, ULT telah memberikan layanan kepada masyarakat sebanyak 15.185 orang dan berhasil menjawab sebanyak 5.853 laporan yang masuk ke Web layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (RAPOR) yang dikelola Kantor Staf Kepresidenan.

Layanan ULT yang diminta publik meliputi tunjangan sertifikasi pendidik, Data Pokok Pendidikan, Bantuan Sosial, Perizinan Pekerja Asing, Pendirian Paudz dan tunjangan sertifikasi Paud serta permohonan informasi data dan umum.

Didik menambahkan Kemendikbud juga telah meluncurkan tampilan Portal Kemendikbud dan mengembangkan Jendela Kemendikbud untuk memudahkan publik mencari kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. (OL-2)