Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengusulkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka rekrutmen khusus bagi tenaga pustakawan. Upaya itu bertujuan mengisi kekurangan tenaga pustakawan di Indonesia.
"Perlu ada rekrutmen khusus dengan cara talent scouting pustakawan dari lulusan yang memiliki kemampuan di bidang kepustakaan," kata Tito dalam Rakornas Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa (25/2).
Tito mengungkapkan, jumlah pustakawan saat ini baru sekitar 12.301 orang, sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada di Indonesia mencapai 164.610.
Baca juga: Orang Betawi Perkuat Identitas dan Gali Nilai Kemanusiaan
Di antara pustawakan yang ada saat ini, tidak sedikit yang belum kompeten dan tidak paham tentang perpustakaan.
Akibat tenaga kerja yang tidak berkompeten di bidangnya, kinerja perpustakaan pun tidak bisa maksimal.
"Kalau tidak kompeten, dia kerja cuma buat dapat gaji. Masuk kantor tidak tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana meningkatkan sistem peminjaman, mengelola perpustakaan, tidak bisa profesional. Kalau passion-nya nggak ada, keinginannya nggak ada, komitmennya nggak ada, pasti kerjanya nggak akan maksimal," tuturnya.
"Jadi saya akan mengusulkan pada Kemenpan, kemudian pada BKN untuk aparatur negara rekrutmen, termasuk dari kita juga, termasuk Pemda, berapa kebutuhan pustakawan yang ada itu dilakukan dengan rekrutmen dengan spesifikasi," tandasnya. (OL-1)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved