Mayoritas Daerah Belum Miliki Sistem Kegawatdaruratan

MENTERI Kesehatan Nila Juwita Moeloek mengeluhkan baru sekitar 40 dari total 539 kabupaten/kota yang telah membentuk Public Safety Center (PSC). Artinya baru sekitar 7,4% kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki fasilitas layanan kegawatdaruratan tersebut.

"Hal ini menunjukan mayoritas daerah tidak perduli dengan penanganan kegawatdaruratan bagi warga mereka sendiri,” keluh Menkes, saat memberikan sambutan pada seminat nasional, ‘Kebijakan, Implementasi dan Kendala dalam Pelaksanaan SPDGT Pra-RS dan workshop “Penanggulangan Gawat Darurat Pra-RS dan RS”, yang diprakarsai oleh Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (Ikkesindo) dan Indonesia Healthcare Forum, di Jakarta, Rabu (3/2).

PSC merupakan bagian jejaring dari National Command Center (NCC) yang akan memberikan pelayanan selama 24 jam untuk memermudah akses layanan kegawatdaruratan dalam memercepat respons penanganan korban. Baik PSC dan NCC merupakan bagian dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang dikeluarkan guna mengurangi tingkat kematian dan kecacatan yang tinggi di Indonesia, akibat kasus gawat darurat.

Kepada daerah, Menkes mengingatkan pembentukan PSC merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Selain itu, perlunya membangun komunitas sadar kegawatdarutan seperti PSC sangat penting.

Pasalnya, Indonesia termasuk negara yang rentan mengalami kejadian kegawatdaruratan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas, penyakit, kebakaran, maupun bencana alam.

Tingginya kasus gawat darurat di negara kita, lanjut Menkes, tecermin dari data Kemenkes 2014. D situ disebutkan bahwa dari total kunjungan pasien rujukan dan nonrujukan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang mencapai 4.409.744 kasus, sebanyak 21.549 atau sekitar 0,22% diantaranya meninggal dunia.

Dari total kematian pasien IGD tersebut, sebanyak 10.079 atau 0,22% keburu meninggal diperjalanan saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Menurut Nila, banyaknya kasus kematian pasien gawat darurat sebelum sampai dirawat di RS menunjukan bahwa respons kegawatdaruratan pra-RS di negara kita sangat lemah. (OL-2)