Instrumen Penilaian Adipura Diperketat

Pemerintah hendak mengetatkan Penilian Pengharagaan Lingkungan bagi Kabupaten dan Kota (Adipura) pada tahun ini. Instrumen perubahan iklim, pertambangan, dan kebakaran hutan akan masuk ke dalam kriteria penilaian.

Sebelumnya, istrumen penilaian Adipura hanya persoalan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Tata Kelola Air, dan Udara. "Kali ini kita coba tawarkan agar Penghargaan dari Pemerintah kita integrasikan jadi satu," ucap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) R Sudirman saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Melalui Program Adipuradi di Jakarta, Senin (1/2).

Untuk itu, lanjut Sudirman, Rakornas yang diadakan dimaksudkan untuk mendapat masukan dari Kepala dan perwakilan Daerah sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan istrumen. Hanya saja, menurut Sudirman pemberlakuan instrumen baru tersbut tidak akan mendetil.

Untuk tahun ini, penilaian hanya berfokus pada regulasi dan sikap dari daerah terhadap kebijakan tambang, dan kebakaran hutan. "Tapi kalau perubahan iklim sudah masuk ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun," terang Sudirman.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Barang Beracun Berbahaya (B3) Kementerian LHK Tuti Hendrawati Mintarsih menyatakan penguatan instrumen penilaian bermaksud untuk mengadakan penanaman dan kepdulian lingkungan secara menyeluruh dari Kepala Daerah terhadap Lingkungan.

"Karena kebanyakan yang kami temukan daerah tersebut bagus, tapi untuk daerah yang memiliki tambang ada korban jiwa akibat pengabaian daerah bekas tambang," terang Tuti.

Waca penguatan tersebut disikapi berbeda oleh 89 Walikota dan Bupati serta 23 Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam rakornas tersebut. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyambut baik usulan tersebut. Pasalnya, beberapa indikator dinilai menguntungkan.

"Karena kami tidak memiliki Kebakaran dan Tambang, jadi aman bagi kami. Tapi akan sangat kasihan buat mereka yang ada kebakaran dan pertambangan," ujar Illiza.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Farid Soufian menyatakan cakupan terhadap instrumen baru tersebut sangat luas dan akan sulit untuk dilakukan saat ini. Pasalnya, untuk wilayah pertambangan banyak yang berada di lintas kabupaten.

"Secara keseluruhan itu bagus, tapi sulit untuk diimplementasikan tahun ini, karena Adipura itu Perpresnya penghargaan Kota," terang Farid. (OL-2)