Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menilai, keraguan sejumlah pihak terhadap kemampuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam mengelola sektor pendidikan merupakan hal yang logis.
Hal itu karena sebelumnya Nadiem diketahui berkecimpung di dunia bisnis. Namun menurutnya, masyarakat perlu memberikan kesempatan pada Nadiem untuk membuktikan kinerjanya sebagai Mendikbud.
“Jabatan menteri itu memang jabatan politis ya, meski begitu memang lebih ideal kalau menteri itu mempunyai dukungan politik dan profesional. Terkait Mendikbud, kita beri saja kesempatan beliau untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih strategis untuk pendidikan, mungkin ada baiknya dari luar jalur pendidikan kemudian beliau masuk mudah-mudahan bisa memberi warna yang lebih baik,” kata Cecep kepada Media Indonesia, Minggu (27/10).
Cecep mengungkapkan, persoalan pendidikan di Indonesia masih sangat rumit. Hingga saat ini pemerintah belum mampu menerapkan delapan standar pendidikan.
Ke-8 standar itu, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan. standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Baca juga : Bertemu Para Guru Membuat Nadiem Semangat Bekerja
“Kalau saja itu diprioritaskan delapan standar terpenuhi, saya kira disparitas antar daerah, antar sekolah, antar perguruan tinggi juga relatif menipis. Sayangnya pemerintah sendiri saya pikir belum akan mampu seluruhnya pada tahun-tahun awal untuk memenuhi standar-standar itu. Walaupun kita berharap Pak Nadiem segera menunaikan delapan standar itu secara massive,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan pendidikan di Tanah Air, Cecep pun menilai, dibutuhkan sosok Wakil Menteri serta Direktur Jenderal dengan latar belakang di bidang pendidikan yang mumpuni agar dapat membantu tugas Nadiem di Kemendikbud.
Selain itu, dia menyarankan agar Mendikbud banyak berdiskusi, berdialog, dan bertanya kepada ahli-ahli pendidikan untuk memperluas pengetahuan terkait sektor pendidikan di Indonesia.
“Untuk menopang pendidikan yang begini besar persoalannya mestinya menurut saya sih segera dilantik Wakil Menteri dan harusnya jabatan profesional bukan jabatan politik. Artinya dia PNS, punya track record jalur professional. Kemudian menggaet Dirjen yang terbaik, misalnya untuk Dikti coba cari rektor yang terbaik. Untuk urus SD, SMP, SMA coba dari orang-orang yang punya latarbelakang pendidikan. Jangan sampai lagi mereka nggak punya latarbelakang disiplin pendidikan, itu salah satu untuk mengimbangi,” jelasnya. (OL-7)
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
Langkah Presiden Jokowi melantik 3 wamen sebagai bentuk bagi jabatan dan show off ke Prabowo Subianto.
PELANTIKAN wakil menteri yang merupakan orang dekat Prabowo Subianto merupakan langkah politik yang saling menguntungkan antara Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
PRESIDEN Joko Widodo membantah pelantikan tiga wakil menteri (wamen) sebagai upaya bagi-bagi jabatan. Ia menegaskan reshuffle kabinet ini untuk kepentingan pemerintahan ke depan.
Jokowi mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan sebelum melantik tiga wamen.
Jokowi inginkan transisi pemerintahan berjalan mulus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved