Bangun Kereta Cepat sampai Tuntas

Iqbal Musyaffa/X-10
01/2/2016 04:05
Bangun Kereta Cepat sampai Tuntas
Presiden Joko Widodo (kiri) menandatangani prasasti saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).(ANTARA/Hafidz Mubarak A.)

PROYEK pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung telah ditandai dengan seremonial peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (21/1).

Namun, proyek konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways yang menelan investasi US$5,5 miliar (Rp73 triliun) menimbulkan berbagai perdebatan dan pertanyaan, mulai masalah perizinan hingga jaminan pembiayaan proyek.

Meski dihadang berbagai masalah, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan yang ditemui Media Indonesia, akhirpekan lalu, tetap optimistis proyek itu bakal rampung.

Berikut ini cuplikan wawancaranya.

Apa saja kendala dalam proses pembangunan kereta cepat?

Untuk membangun kereta cepat, terlalu banyak perizinan yang harus diselesaikan. Kami sudah komit untuk memenuhi seluruh prosedur perizinan yang diperlukan. Siapa pun bisa mengaudit dan memeriksa perizinan kalau itu sudah kami penuhi.

Kalau kemudian timbul permasalahan, kita punya target waktu yang ketat, 2018 akhir harus selesai dan 2019 sudah mulai dioperasikan.

Ini waktu kita demikian terbatas. Permasalahan utama kita ialah waktu. Tetapi dengan prosedur perizinan yang demikian banyak, kami tetap berusaha untuk mengejar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana proses pengajuan izin yang sudah dilaksanakan?

Untuk groundbreaking 21 Januari yang lalu, kami sebenarnya sudah menerima surat dari Menhub pada 20 oktober 2015.

Dalam butir 3 dijelaskan bahwa groundbreaking hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi izin trase dan badan usahanya ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara perkerataapian.

Kemudian (pelaksana) sudah mengantongi izin amdal atau izin lingkungan. Jadi, tiga izin ini digarisbawahi Menhub harus selesai sebelum groundbreaking dan ini sudah selesai seluruhnya.

Tapi kita masih mengajukan izin lain ke Menhub, yaitu izin pembangunan, izin konsesi penyelenggaraan perkerataapian, dan ketiga ialah izin usaha.

Ketiga izin ini masih dalam proses.

Apa yang diharapkan dari pemerintah untuk kelancaran proyek ini?

Proyek ini skema B to B, artinya swasta penuh. Tidak ada APBN yang dikucurkan untuk itu. Tidak ada jaminan pemerintah.

Di dalam usul konsesi, kami sebagai swasta mencari pinjaman ke sindikasi perbankan. Untuk dapat izin dari pemberi pinjaman, harus ada kepastian hukum.

Perjanjian konsesi ini kita bahas berdasarkan peraturan yang saat ini ada. Kita belum tahu peraturan ke depan apa yang akan muncul. Ini yang kita minta, ada kepastian hukum kalau terjadi perubahan peraturan yang akan memberatkan konsorsium kereta cepat.

Bagaimana kajian dampak pembangunan kereta cepat mengingat daerah-daerah yang dilalui itu banyak yang rawan bencana?

Kami tentunya mengidentifikasi semua daerah rawan gempa. Sudah punya peta dan sudah tahu mana daerah patahan yang masih aktif dan tidak aktif.

Di samping itu, prosedur kereta api cepat teknologinya harus menggunakan early warning system yang terbaik.

Seperti apa tingkat keamanan yang diterapkan?

Kereta cepat di Tiongkok jaringannya 17 ribu km dan ini terbesar di dunia walaupun baru sembilan tahun.

Amerika, Turki, Iran, dan Rusia banyak yang pakai kereta cepat Tiongkok.

Artinya dari sisi teknologi, yang saya tahu mereka sudah menerapkan safety index level 4 tertinggi di dunia dan ini yang kita harapkan bisa diaplikasikan di Indonesia dengan tingkat keamanan tertinggi.

Banyak yang mengatakan nilai proyek ini kemahalan jika dibandingkan dengan proyek di Iran yang jalurnya lebih panjang. Menurut Anda?

Sebetulnya yang terakhir ini kami tidak kompeten untuk menjawab. Kita tidak bisa mengatakan ini lebih murah dan Indonesia lebih mahal. Kami menghitung segala kebutuhan pembiayaan secara profesional. Kami siap diaudit.

Ada yang mencurigai penggelembungan dana di dalam proyek pengerjaan ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau sampai terjadi itu, kami terbuka siap diaudit. Kalau ada penggelembungan dan mark-up, nanti pasti akan ditemukan pemeriksa.

Kenapa konsorsium tidak menerapkan hedging pada pinjaman untuk proyek ini?

Kita utang dalam bentuk mata uang asing dan kita tidak berhitung untuk hedging karena itu ada cost-nya juga.

Semua pasti ada risikonya. Kami sudah hitung dalam financial analysis kami.

Sementara ini kami masih cukup yakin bahwa kita utang dalam mata uang AS dan remimbi yuan Tiongkok yang cukup solid dan kuat.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya