LIPI Minta Kebijakan soal Riset Direvisi

INDONESIA dinilai belum memiliki kebijakan yang mampu memfasilitasi hubungan kerja sama antara lembaga penelitian dan kalangan industri. Imbasnya, banyak hasil riset yang mentok dan sebatas prototipe saja.

Karena itulah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan terkait dengan pengembangan riset di lembaga penelitian. Peraturan pemerintah saat ini dinilai belum banyak mendukung hasil riset.

"Terutama masalah pendanaan. Kami terbelenggu oleh PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Biasanya kan sudah ditetapkan di awal, jadi kalau ada (hasil riset) yang baru, kami perlu kajian lagi," ungkap Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI Nur Tri Aries saat merilis hasil-hasil riset, di Jakarta, kemarin.

Padahal, jelas dia, seharusnya lembaga penelitian dibuat dalam bentuk badan layanan umum (BLU) seperti diterapkan di lembaga riset perguruan tinggi negeri (PTN). Dengan begitu, setiap unit kerja yang tidak memiliki PNBP bisa dialokasikan pendanaan riset.

Selain soal pendanaan, Nur Tri Aries menekankan pentingnya kebijakan mengenai hubungan secara industrial.

Dengan begitu, hasil riset yang sudah berupa produk dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

"Meski saat ini LIPI sudah memiliki pusat inovasi untuk menjembatani hal tersebut, skemanya masih dalam bentuk kerja sama biasa. Belum ada investasi besar dari pemerintah dan industri untuk mengembangkan hasil riset agar bisa dimanfaatkan masyarakat," tuturnya.

Ke depan, Nur berharap pemerintah bisa konsisten dalam mengembangkan riset di Tanah Air. Apalagi, hal itu tecermin dalam sejumlah program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Butuh konsistensi
Sebelumnya, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti Jumain Appe beberapa waktu lalu mengungkapkan sebagian inovasi yang dilakukan para peneliti belum sesuai dengan kebutuhan industri. Kalaupun sudah ada, baru tahap pengembangan dan secara umum skala ekonominya belum terlihat. Ia juga mendorong perguruan tinggi mampu menciptakan hasil riset yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan industri, serta bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait dengan hal itu, menurut Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto, pemerintah mestinya konsisten dalam mengembangkan hasil riset sampai pada tahap komersialisasi.

"Fasilitas dan pendanaan ini harus diperhatikan pemerintah. Jadi peneliti bisa fokus mengembangkan penelitian dan mencari gagasan-gagasan baru," tutur Herry.

Juga, kata dia, dana yang dikeluarkan untuk penelitian tidak perlu besar asalkan konsisten. Artinya, setiap tahun mesti ada anggaran yang sudah dipatok untuk biaya pengembangan hasil riset.

"Jadi, jangan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada," ungkap Herry.

Namun, faktanya, menurut dia, pemerintah belum benar-benar konsisten, apalagi dalam upaya menjembatani kalangan peneliti dan pihak industri.

"Padahal, hal itu sangat menentukan nilai sebuah hasil riset," tutup Herry. (H-2)

puput.mutiara@mediaindonesia.com