Kebijakan Pengembangan Riset Harus Direvisi

Indonesia belum memiliki kebijakan yang bisa memfasilitasi hubungan kerjasama antara lembaga penelitian dengan industri. Imbasnya, banyak hasil riset yang mentok sebatas prototipe saja.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong pemerintah untuk merevisi beberapa peraturan terkait pengembangan riset di lembaga penelitian. Pasalnya, peraturan pemerintah saat ini dinilai belum banyak mendukung hasil riset.

"Terutama masalah pendanaan. Kita terbelenggu dengan PNBP, karena biasanya kan sudah ditetapkan di awal jadi kalau ada (hasil riset) yang baru kita perlu kajian lagi," kata Nur Tri Aries, Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI saat merilis hasil-hasil riset di Jakarta, Kamis (28/1).

Padahal, menurut dia, seharusnya dibuat Badan Layanan Umum (BLU) seperti yang sudah diterapkan di lembaga riset perguruan tinggi negeri (PTN). Dengan begitu, setiap unit kerja yang tidak memiliki PNBP bisa dialokasikan.

Selain soal pendanaan, Nur Tri Aries menekankan pentingnya kebijakan mengenai hubungan secara industrial. Sehingga diharapkan, hasil riset yang sudah berupa produk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Meskipun LIPI sudah punya Pusat Inovasi untuk menjembatani itu, tapi skemanya masih kerja sama biasa. Belum ada investasi besar baik dari pemerintah maupun industri," tukas dia.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah harus konsisten dalam upaya mengembangkan riset di Tanah Air. Hal itu bisa tercermin melalui program di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Hal senada diungkapkan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto. Menurutnya, perlu konsistensi dari pemerintah untuk mengembangkan hasil riset sampai pada tahap komersialisasi.

"Fasilitas dan pendanaan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi peneliti bisa fokus mengembangkan penelitian dan mencari gagasan-gagasan baru," tutur dia.

Pun, katanya, dana yang dikeluarkan untuk penelitian tidak perlu besar tetapi konsisten. Artinya setiap tahun mesti ada anggaran yang sudah dipatok untuk biaya pengembangan hasil riset."Jadi jangan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak," cetus Herry.

Namun faktanya, ucap dia, pemerintah belum benar-benar konsisten. Apalagi dalam upaya menjembatani antara peneliti dan pihak industri, padahal hal itu sangat menentukan nilai sebuah hasil riset. (OL-2)