Memperkuat Literasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

UNDANG-UNDAN G tentang perpustakaan mengamanatkan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Hal ini menunjukkan perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran, beraktivitas, dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan (inklusif) sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Woro Titi Haryanti, mengatakan perkembangan Perpusnas sangat signifikan, terutama dengan hadirnya gedung baru di Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Adapun tugas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Perpusnas ialah membina empat jenis perpustakaan, yakni perpustakaan umum, perpusatakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi secara nasional atau di seluruh Indonesia.

“Kami di dalam membina tentu saja memberikan technical assistance kepada temanteman di keempat jenis perpustakaan tersebut,” ujar Woro saat ditemui di kantornya di Perpusnas Salemba, Jakarta, Selasa (14/5). Di samping itu, kata dia, Perpusnas menjalankan program yang menjadi prioritas nasional, yaitu pengentasan rakyat dari kemiskinan melalui literasi.

Dalam hal ini, mereka menjalankan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui program literasi untuk kesejahteraan ini, Perpusnas berharap bisa ikut andil dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Dengan program tersebut, jelas Woro, mereka ingin mengubah mindset atau pola pikir masyarakat atau dari internal perpustakaan (pustakawan) dalam memandang dan mengakses perpustakaan.

Transformasi ini supaya perpustakaan tidak lagi seperti kantor, tetapi bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat tempat mereka bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman, dan berketerampilan. Esensinya ialah perpustakaan sebagai tempat beraktivitas masyarakat. Upaya itu, misalnya, dengan mengundang para ahli dan pelaku usaha untuk berbicara atau berbagi ilmu langsung kepada masyarakat. Karena itu, pengembangan perpustakaan juga didasarkan pada konteks dan kebutuhan masyarakat lokal.

“Kita mengundang masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan. Tujuannya supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, di suatu daerah banyak usaha pecel lele, maka kita mengundang narasumber yang ahli di bidang ini, pelaku usaha lele, dinas terkait, serta menyediakan referensi buku-buku tentang budi daya lele,” terang Woro.

Dalam upaya mengubah mindset itu, Perpusnas terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan koleksi, terutama buku-buku tepat guna dan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan di pusat dan di daerah-daerah. Perpunas juga menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke perpustakaan dengan memberikan program stimulan kepada perpustakaan-perpustakaan di kabupaten dan kota melalui bantuan mobil perpustakaan keliling dan motor pepustakaan keliling.

Sementara itu, bagi kalangan yang tidak bisa datang ke perpustakaan, tapi ingin membaca, Perpusnas memberikan layanan-layanan yang bersifat daring. “Upayaupaya ini semua kita lakukan supaya tidak ada alasan masyarakat tidak terlayani oleh informasi,” ujarnya. Woro menambahkan, untuk pengembangan dan peningkatan perpustakaan, Perpusnas juga melakukan pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga pustakawan.

Mereka difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas, baik melalui jalur formal maupun nonformal. “Ada aturan dan standar rujukan karena kita juga kan nantinya melakukan akreditasi terhadap perpustakaan,” ujarnya. Ada juga program bantuan untuk pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, sarana dan prasarana TIK, dan stimulan untuk perpustakaan di daerah-daerah hingga ke desa.

Dalam hal ini, Perpusnas menampung aspirasi perpustakaan- perpustakaan di daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dijalankan oleh Perpusnas saat ini sudah berjalan di 21 provinsi dan 60 kabupaten (300 desa). Sebagai informasi, jumlah total perpustakaan secara nasional ialah lebih 164.000 dan sebagian besar ada di Pulau Jawa. (Hym/S2-25)