Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INISIATIF strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam mendorong perpustakaan sebagai wahana pendidikan sepanjang hayat terus digalakkan. Bukan saja dilakukan di perkotaan, kerja tersebut juga ditebarkan sampai ke pelosok desa, termasuk pulau tertinggal, terdepan, dan terluar.
Untuk mencapai hal itu, Perpustakaan Nasional melakukan berbagai terobosan baru. Salah satunya, diversifikasi layanan dengan sarana mobil perpustakaan keliling dan motor pustaka keliling untuk pegiat literasi di daerah. Upaya ekstensifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pun dihadirkan melalui iPusnas, Indonesia One Search, Online Public Access Catalog, keanggotaan online, dan penting untuk mendukung era digitalisasi.
“Semua itu didedikasikan dengan tujuan agar hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan dapat terpenuhi,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, saat menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah, Jakarta, Selasa (14/5). Melalui berbagai langkah, program, dan terobosan yang dilakukan itu, Syarif berharap upaya mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat menuju Indonesia Gemar Membaca 2019 dapat tercapai.
Upaya untuk Menuju Indonesia Gemar Membaca sudah terlihat hasilnya dengan meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk membaca. Berdasarkan publikasi World Culturescore Index, Indonesia menempati peringkat 16 dunia dari 31 negara dengan durasi membaca 6 jam per minggu.
Pencapaian itu, menurut Syarif, sangat menggembirakan. Hal itu terwujud berkat penyediaan perpusnas yang telah mencapai 164.610 di seluruh Indonesia. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai negara kedua di dunia yang memiliki perpustakaan terbanyak setelah India. Peningkatan jumlah perpustakaan itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk mensejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan Perpustakaan Nasional RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
Menurutnya, terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, Perpus takaan Nasional telah berupaya semaksimal mungkin melalui program pembangunan perpustakaan dengan kegiatan prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2015-2019.
Pelaksanaan kegiatan tersebut, sambung Syarif, dilakukan melalui kerja sama dan kemitraan dengan stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Kepala Perpustakaan Nasional yang dilantik pada 2016 itu mengatakan, pencapaian pembangunan di bidang perpustakaan ditandai dengan semakin kuatnya infrastruktur, kelembagaan, dan regulasi di bidang perpustakaan.
Akan tetapi, ia menggarisbawahi dari aspek pemerataan dan keadilan, disparitas pembangunan perpustakaan masih cukup tinggi antarwilayah, sehingga hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan masih belum dapat diwujudkan secara merata.
Lebih akrab dengan masyarakat
Selama 39 tahun berdiri, Perpustakaan Nasional mengubah wajah perpustakaan dari sekadar tempat baca dan mencari referensi buku menjadi ruang bagi kegiatan masyarakat. Apalagi, mereka mendiversifikasi layanan, selain buku fisik, kini juga ada versi digital.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengatakan sejak Perpustakaan Nasional berpindah gedung ke Jalan Medan Merdeka Selatan, masyarakat yang datang ke perpustakaan atau disebut pemustaka mengalami kenaikan signifikan.
“Dalam sehari, kunjungan mencapai 1.000 orang untuk memanfaatkan koleksi, bukan hanya melihat-lihat. Jumlah ini belum termasuk kunjungan rombongan,” kisah Ofy di kantornya, Jakarta, Selasa (14/5). Secara kualitas dari segi infrastruktur, Perpustakaan Nasional tidak kalah dengan luar negeri.
Ofy Sofiana Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
Bahkan, imbuh Ofy, gedungnya menjadi satu-satunya yang tertinggi dengan 24 lantai yang sepenuhnya perpustakaan. Untuk layanan, Perpustakaan Nasional melalui Indonesia One Search menjadi pencarian satu pintu kumpulan perpustakaan yang ada di Indonesia.
Di dalamnya tersedia mulai dari perpustakaan umum, provinsi, kabupaten, kota, hingga perpustakaan khusus yang ada di lembaga, sekolah, perguruan tinggi. Ini dilakukan demi memenuhi kelengkapan koleksi buku. Lewat sarana itu pula, baik Perpustakaan Nasional dan perpustakaan di institusi dapat saling membuka koleksi mereka dan melakukan pinjam buku digital antarperpustakaan secara daring. Institusi bisa menentukan kebijakan untuk membuka akses teks penuh atau sekadar bibliografi. Dari 164 ribu perpustakaan di Indonesia, yang bergabung dalam Indonesia One Search terdiri dari 1.184 institusi, di antaranya beberapa kampus besar.
Sebut saja, Universitas Cenderawasih, ITB, UGM, Universitas Brawijaya. Ditambah lagi, sebanyak 1.452 perpustakaan. Perpustakaan Nasional hingga kini menyediakan sebanyak 20 copy digital per judul untuk sebagian buku. Koleksi mereka ada 470 ribu eksemplar. Antrean untuk buku favorit bisa mencapai 150 pembaca.
“Kami juga harus membangun perpustakaan di daerah. Berbagai bantuan stimulan sudah kami berikan,” tuturnya. Pada 2018, ada dana alokasi khusus bidang perpustakaan sebesar Rp 300 miliar untuk pengembangan perpustakaan di 33 provinsi. (Try/S4- 25)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved