DPR Usulkan Pembentukan Pansus Penanggulangan Asap

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penanganan masalah kabut asap.

Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin mengatakan permasalahan asap berkaitan dengan lintas komisi sehingga panitia kerja yang sudah ada lebih baik ditigkatkan menjadi pansus.

" Asap ini rutimitas dari tahun ke tahun, mungkin pembahasannnya harus di tingkat pansus karena keterkaitan beberapa komisi baik komisi IV yang membidangi lingkungan hidup maupun komisi hukum (komisi III)," ujarnya di gedung Parlemen, DPR RI, Jakarta, hari ini.

Saat ini DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) di tingkat komisi. Komisi II membentuk panja asap dengan fokus pada perizinan terhadap lahan-lahan yang dibakar. Sedangkan Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan pengan membuat Panja Lingkungan Hidup, tugasnya memonitor penanganan bencana kabut asap oleh pemerintah.

Hal senada diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa. Menurutnya persoalan asap cukup mendasar terutama terkait perizinan lahan yang perlu dievaluasi ulang. Pemerintah dinilai tidak cermat dalam mengeluarkan izin.

"Pasti ada perizinan di masa lalu yang kita lihat wajar atau tidak. Kalau perusahaan yang bakar. Perusahaan yang mana harus jelas," ujar Desmond.

Secara terpisah, anggota Komisi IV Eddy Prabowo dari fraksi Gerindra mengatakan fraksinya akan mendorong pembuatan pansus sebab ekses dari bencana kabut asap sudah sangat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Menteri tolak pansus

Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya memandang DPR tak perlu membentuk pansus asap.

"Kalau pada dasarnya itu mekanisme internal di DPR. Tapi menurut saya nggak perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan sudah sedang terus berlangsung," kata Siti Nurbaya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Lagi pula, kata dia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana kabut asap ini. Termasuk dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

"Upaya untuk melakukan pemadaman juga sudah berlangsung. Kalau kita lihat hotspotnya juga sudah menurun banyak, kalau lihat datanya, sampai dengan 24 Oktober di Riau hanya 44 persen dibandingkan tahun lalu," terang dia.

Bahkan, sejauh ini pemerintah telah melakukan water bombing sebanyak 90 juta liter air. Serta melakukan hujan buatan melalui modifikasi cuaca meggunakan 300 ton garam.

"Jadi artinya pemerintah tidak diam aja gitu. Pemerintah terus berupaya, makin ke sini makin baik dengan indikator-indikator hotspot dan lain-lainnya," pungkas dia. (Q-1)